JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menjadi satu-satunya lembaga negara yang belum memastikan hadir dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) yang akan diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 4 - 5 Desember 2007 di Jakarta Convention Center (JCC).

"Hingga hari ini (kemarin-red) MA belum memberi kepastian untuk hadir dan memberikan laporan pemberantasan korupsi," kata Wakil Ketua KPK Erry Riana Hardjapamekas, di Gedung KPK, Jumat (30/11).

Menurutnya, alasan MA belum memberi kepastian karena Ketua MA Bagir Manan sedang ada acara Pertemuan Hakim Agung di Iran. "Tetapi kami yakin, MA akan memberi kepastian," ujarnya.

Rencananya, KNPK dihadiri 115 lembaga dengan rincian 32 lembaga sebgai peserta pemapar laporan, 14 lembaga sebagai peserta, dan undangan sebanyak 69 lembaga. Erry mengatakan, konferensi ini diharapkan dapat menjadi ruang publik sehingga masyarakat dapat langsung mendengar komitmen dan hasil kerja nyata dari masing-masing lembaga negara, serta lembaga tinggi negara dalam pemberantasan korupsi. "Momen ini akan digunakan untuk memaparkan langsung hasil kerja dalam komitmen pemberantasan korupsi," tandasnya.

Erry mencontohkan, dalam KNPK tahun 2006, komitmen dan hasil kerja pemberantasan korupsi sudah ditunjukkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK sebagai lembaga tinggi negara yang mengaudit penggunaan uang negara di semua instansi pemerintah terus melakukan pembenahan. "Pembenahan dilakukan dalam bentuk penyusunan kode etik bagi auditor BPK, penerapan sistem penghargaan dan hukuman secara profesional, hingga peningkatan remunerasi," ungkapnya.

Secara terpisah, Ketua Muda Pidana Khusus MA Iskandar Kamil mejelaskan, MA akan hadir dalam KNPK. Mengenai konfirmasi yang belum dilakukan MA, dia berkilah hanya persoalan administrasi. "Kami akan datang dan telah mempersiapkan laporan hasil pemberantasan korupsi." (J13-49)