SM/Widodo Prasetyo NETRALITAS KORPRI: A Zaini Bisri menyampaikan pikirannya dalam diskusi ''Netralitas Korpri dalam Pilgub Jateng 2008'' di Vina House, Rabu (28/11). Tampil pula sebagai pembicara Rudy Apriyantono, Masruhan Samsurie, dan Nurhidayat Sardini.(30)

SEMARANG- Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) rentan terjebak dalam pemihakan pada salah satu pasangan calon gubernur terkait pelaksanaan Pilgub Jateng 2008. Wakil Ketua Mapilu-PWI Jateng A Zaini Bisri mengatakan, potensi pemihakan bisa bersifat ''sukarela'', terpaksa atau disebabkan adanya gerakan mesin birokrasi yang memiliki kepentingan.

Potensi pemihakan Korpri, lanjut Redaktur Pelaksana Suara Merdeka itu, bisa juga dimunculkan dari akibat majunya kandidat yang masih memegang jabatan pemerintahan atau yang sudah tidak memegang jabatan struktural, baik di level provinsi atau kabupaten/kota.

''Bila Gubernur Jateng Ali Mufiz atau pejabat pemprov maju dalam pilgub, maka potensi pemihakan Korpri akan terbuka, sama halnya dengan majunya bakal calon seperti Sukawi Sutarip, M Tamzil, Rustriningsih, dan Chaerul Rasjid, serta Eko Budihardjo,'' kata Zaini yang tampil dalam diskusi bersama Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda Jateng Drs Rudy Apriyantono MSi, Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng Masruhan Samsurie, dan dosen FISIP Undip Nurhidayat Sardini di Vina House, Rabu (28/11).

Dalam diskusi terbatas ''Netralitas Korpri dalam Pilgub Jateng 2008'' Zaini mengatakan, pemihakan anggota Korpri juga dapat terjadi sebagai akibat tidak langsung dari upaya penarikan ormas/organisasi profesi dalam kancah pilgub, yakni dalam kaitan pemunculan nama Ketua PGRI Jateng Sudharto dan Ketua PW NU Moh Adnan.

Masih berlangsungnya rangkap jabatan pimpinan parpol dengan jabatan publik di tingkat elite dan lemahnya penegakan hukum bagi PNS yang terlibat dukung mendukung dalam pilkada, membuat upaya Korpri menarik diri dari kancah politik tersendat.

Birokrasi Cedera

Sardini menyoroti, pada masa lalu birokrasi cedera karena banyak PNS yang dimanfaatkan oleh golongan tertentu sebagai mesin pendukung salah satu parpol. Bahkan di era Orde Baru, birokrasi pernah menyumbang 25% suara dalam pemilu yang dimenangkan parpol itu.

''Pengalaman saya sewaktu SMA, dalam pemilu memang telah diarahkan untuk mencoblos partai tertentu. Saya menyayangkan kenapa birokrasi politik sampai masuk ke dunia pendidikan? Seharusnya pendidikan netral dalam hal apa pun. Perlu ada solusi agar birokrasi kembali ke 'khittah' yaitu pelayanan publik dan sebagai mesin negara, bukan sebagai mesin politis,'' kata Sardini.

Bagi Rudy, netralitas Korpri yang terpenting yakni membantu pendidikan politik tapi tidak mendukung pada salah satu calon.

Surat Edaran (SE) Mendagri juga secara tegas menggariskan bahwa netralitas PNS harus dikawal melalui pengawasan internal yakni melalui Badan Pengawas (Bawas) yang ada di pemprov dan kabupaten/kota. (H7-46)