BOGOR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Menkes Siti Fadilah Supari melakukan evaluasi nasional terhadap pelaksanaan program asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin (Askeskin). Langkah tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti hasil temuannya pada acara dadakan dengan warga Desa Sirna Galih, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, kemarin.

''Saya minta untuk dilihat lagi secara nasional. Cek dan evaluasi lagi seberapa banyak kabupaten/kota yang masih memungut retribusi dari layanan kesehatan. Apa yang saya cek di beberapa kabupaten ada yang benar-benar gratis. Nah, yang di sini (Desa Sirna Galih-Red) kok masih ada (yang dipungut-Red),'' kata SBY dalam konferensi pers di kediaman pribadinya di Puri Cikeas Indah, Gunung Puteri, Kabupaten Bogor.

Menurut Presiden, anggaran yang dialokasikan untuk Askeskin diperuntukkan bagi 76 juta jiwa. Dengan jumlah rakyat miskin yang hanya 36 juta jiwa, Askeskin juga diperuntukkan bagi mereka yang masuk kategori mendekati miskin dan tidak mampu. Dia menyayangkan adanya pungutan retribusi Rp 3.000 bagi warga Desa Sirna Galih yang berobat ke Puskesmas setempat, karena hal tersebut bukanlah kebijakan dasar pemerintah.

''Pungutan pada rakyat dengan retribusi seperti itu bukan kebijakan dasar kita. Tidak perlulah ditarik biaya retribusi daerah, sehingga rakyat malah tidak mendapatkan akses pelayanan kesehatan,'' tuturnya.

Dalam acara dadakan dengan warga Desa Sirna Galih, usai mencanangkan gerakan penanaman 79 juta pohon di Cibadak, Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Presiden mendengarkan sendiri keluh kesah warga setempat yang umumnya petani dan buruh tani. Mereka mengadukan mahalnya biaya hidup dan adanya berbagai pungutan, termasuk retribusi untuk pengunjung Puskesmas.(F4-49)