BUAT MAKALAH:Tiga calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), (dari kiri) Antasari Anzhar, Haryono, dan Bibit S Rianto membuat makalah di hadapan Komisi III di gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (28/11). Komisi III DPR meminta sepuluh peserta seleksi pimpinan KPK membuat makalah dalam waktu satu jam untuk mengetahui konsistensinya sebelum mengikuti uji kepatutan dan kelayakan, 3 - 5 Desember mendatang. (30)

JAKARTA- Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sepuluh calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai rawan ''titipan'' dari berbagai pihak. ''Saya khawatir pelaksanaan fit and proper test mendatang hanya basa-basi saja. Kalau istilah olahraganya sepak bola gajah, karena hasilnya sudah ditentukan jauh-jauh hari,'' kata anggota Komisi III Benny K Harman di Gedung DPR Jakarta, Rabu.

Anggota Fraksi Partai Demokrat ini menduga adanya ''titipan'' nama-nama yang menggunakan katebelece pejabat-pejabat negara. ''Selain itu, ada upaya dari calon untuk memobilisasi dukungan. Hal-hal seperti itulah yang akan digunakan untuk melakukan lobi dan pendekatan baik pada fraksi maupun anggota Komisi III,'' ujarnya.

Dia mengingatkan masalah ini sebagai peringatan dini agar hal tersebut bisa dicegah. ''Untuk itu, sebaiknya para capim KPK menggunakan cara-cara yang halal, jangan menggunakan katebelece dan mobilisasi dukungan pejabat.''

Untuk menyikapi persoalan ini, Benny mengaku hanya akan memilih tiga dari sepuluh calon yang disodorkan. Komisi III, tidak harus memilih setengah dari jumlah yang diusulkan atau sebanyak lima calon terpilih.

''Bisa saja, Komisi III hanya memilih dua, tiga atau menolak semuanya. Kalau Komisi III hanya memilih tiga, maka dua calon lagi bisa diserahkan kepada presiden. Jadi, dua dari lima yang tersisa itu bisa ditetapkan dalam bentuk Perpu supaya genap lima,'' jelasnya.

Tidak Memengaruhi

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Mulfachri Harahap menyatakan, belum mendengar adanya sinyalemen yang mengindikasikan calon pimpinan KPK menggunakan pejabat atau instansi tertentu untuk memengaruhi penilaian Komisi III.

''Saya belum mendengar itu, dan tidak ada sinyalemen seperti itu. Kalau pun ada upaya seperti itu, saya yakin tidak akan memengaruhi penilaian anggota Komisi III dalam menentukan calon terpilih,'' tandasnya.

Politikus Fraksi PAN ini mengatakan, kalau ada indikasi suap, berarti semua anggota Komisi III mendapatkan hal yang sama. ''Sekarang berapa banyak anggota Komisi III? Kalau mau menyuap berarti harus menyuap 47 anggota Komisi III. Jadi, tidak ada yang seperti itu. Saya kira itu spekulasi saja,'' ujarnya.

Senada dengan Mulfachri, Ketua Komisi III Trimedya Pandjaitan menegaskan belum melihat adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan capim KPK.

''Secara resmi belum ada rekomendasi dari pejabat, dan tidak mungkin ada pejabat yang mau melakukan tindakan bodoh itu. Jadi hingga saat ini saya belum mengetahui adanya upaya dari pejabat atau instansi tertentu untuk mempengaruhi penilaian Komisi III,'' tegasnya.

Komisi III, Rabu (28/11) sudah memulai penilaian terhadap sepuluh capim KPK. Penilaian awal itu berupa pembuatan makalah secara langsung di hadapan tim kecil Komisi III dan wartawan.

''Langkah ini dilakukan karena Komisi III ingin mengetahui seberapa dalam pemahaman calon terkait peta persoalan korupsi di Indonesia. Selain itu, makalah tersebut menjadi bahan rujukan terhadap konsistensi calon jika terpilih saat menjalankan tugasnya,'' jelas Trimedya.

Politikus Fraksi PDI-P ini mengatakan, dari 26 judul yang dibuat tim kecil, komisi III mengkombinasikan sehingga diperoleh 10 calon mendapatkan masing-masing tiga judul. Tiap calon diberi kesempatan memilih satu dari tiga judul yang ditawarkan. Waktunya satu jam dengan menulis minimal sebanyak empat halaman.(J22-49)