JAKARTA -KPK menerima utusan pemerintah Iran yang diwakili Inspektur Jenderal Muhammad Niazi dari General Inspection Organization of Iran. Kedatangan Niaza disambut Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki di Gedung KPK, Senin (26/11).

Menurut Ruki, dalam pertemuan itu membicarakan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi dari masing-masing negara. ''Mereka menanyakan bagaimana KPK bekerja,'' katanya.

Ruki menjelaskan, Niazi mengundang unsur pimpinan KPK untuk datang ke Iran dan berdiskusi tentang upaya pemberantasan korupsi di sana. Indonesia bisa belajar dari Iran karena ilmu komputer sudah sangat maju di sana. Iran juga diundang dalam acara konvensi antikorupsi internasional di Bali Januari 2008.(J13-49)

Kadiv Binkum Mabes Polri Digeser

JAKARTA- Beberapa hari setelah menyampaikan keinginan agar Polri mempunyai perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kepala Divisi Pembinaan Hukum (Kadiv Binkum) Mabes Polri Irjen Teguh Soedarsono digeser dari jabatannya.

Kini anggota Polri berbintang dua itu duduk dalam jajaran Perwira Tinggi (Pati) Mabes Polri. Menurut Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Irjen Sisno Adiwinoto, pergeseran itu merupakan proses penyegaran organisasi dan pembinaan karir anggota Polri.

''Mutasi di tubuh Polri itu biasa. Mutasi jabatan tersebut dalam rangka pembinaan personel anggota Polri demi penyegaran organisasi dan pembinaan karir anggota. Beliau kini menjadi Pati Mabes,'' kata Sisno, Senin (26/11).

Dirinya menambahkan, jabatan Teguh kini dijabat oleh Irjen Ariyanto Sutadi, sebelumnya Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Budaya. Pergeseran posisi itu, kata Sisno, dilakukan berdasarkan telegram rahasia Kapolri, tertanggal 23 November 2007.

Apakah mutasi terkait pernyataan dirinya, mengenai keinginan Polri menggunakan hak dipilih dalam Pemilihan Umum 2009? ''Saya kira Anda tahu sendiri soal itu. Namun buat kita pergeseran internal di tubuh Polri untuk penyegaran dan pembinaan. Mengenai pertimbangan itu ada di dalam,'' jawab Sisno.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam rapat kerja panitia pekerja pembentukan Rancangan Undang-Undang Pemilu 2009, di Hotel Novotel, 20 November lalu, Teguh menyampaikan usulan agar Polri diperkenankan menggunakan hak dipilih, dan menunda penggunaan hak memilih.(J21-77)