SEMARANG- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPRD Jateng mendesak Gubernur Jateng membuat regulasi yang mengatur standardisasi biaya keberangkatan TKI dari Jawa Tengah.

Peraturan itu, menurut Sekretaris FPPP DPRD Jateng HM Syahir, bisa ditujukan kepada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PJTKIS) agar dalam memungut biaya keberangkatan ke luar negeri tidak semaunya sendiri dan cenderung memberatkan TKI.

"Kami mendapat informasi bahwa setiap TKI yang akan berangkat ke luar negeri harus mengeluarkan uang Rp 4juta - Rp 5 juta bagi TKI yang berangkat melalui jalur formal. Sementara TKI yang melalui jalur tidak resmi, biaya yang dibutuhkan membengkak menjadi Rp 15 juta," kata Syahir, kemarin.

Biasanya, lanjut dia, para calon TKI dipungut biaya mulai dari pengurusan dokumen keberangkatan hingga biaya perekrutan, sehingga menjadikan biaya keberangkatan membengkak. Pengeluaran besarnya pembiayaan ke luar negeri antara PJTKIS yang satu dan lainnya tidak sama, padahal negara yang dituju dan jenis pekerjaannya sama. Peluang TKI asal Indonesia untuk bekerja di luar negeri masih terbuka lebar. Bahkan, lanjut dia, sejumlah PTN atau PTS sudah menyiapkan lulusannya terutama tenaga kesehatan.

"Kami melihat sejumlah calon TKI yang gagal ke luar negeri untuk bekerja dikarenakan kesulitan pembiayaan untuk keberangkatkannya. Kami berharap agar gubernur dapat memberikan perhatian pada TKI terdidik dengan cara memberikan bantuan dalam bentuk subsidi/pinjaman tanpa agunan agar mereka tidak mengalami kesulitan pembiayaan," ujarnya.

Permenakertrans No PER-23/MEN/V/2006 tentang Asuransi TKI yang mewajibkan pelaksana penempatan TKI swasta untuk mengasuransikan calon TKI pada konsorsium asuransi yang telah ditunjuk dengan membayar premi asuransi pra-penempatan Rp 50.000, masa penempatan (Rp 300.000), dan purnapenempatan (Rp 50.000) atau total pengeluaran asuransi Rp 400.000, dalam penelurusarn FPPP sangat memberatkan. Karena itu banyak protes dari TKI di beberapa daerah termasuk dari Jawa Tengah.(H7,H37-60)