SM/Achmad Hussain

M ROBBANI THOHA, mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) periode 1997-1999 punya cara menjauhi ingar-bingar dunia politik setelah ''pensiun'' pada 1999. Diam-diam mantan politisi Senayan yang membuat konsep surat desakan pengunduran mantan Presiden Soeharto tahun 1998 itu menyepi dan menulis buku.

''Sejujurnya, berdasar pengalaman, saya merasa bahagia hanya sebagai pemulung yang baik . Namun situasi menghendaki lain. Saya terpaksa menulis meski tak punya pena dan tinta emas,'' kata pria kelahiran Singapura, Februari 1951 itu.

Ditemui di rumahnya yang sederhana di Desa Sekaranom, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, bapak satu anak itu seperti menikmati ''padepokannya'' di pinggir sawah dengan surau kecil di samping rumah. Meski rambut memutih, politisi senior di PPP itu tampak gagah. Nada bicaranya jelas meski tidak keras.

Menurut politisi yang mengawali karier politik sejak usia 25 tahun di DPRD Klaten tahun 1977 itu, krisis yang terjadi di Indonesia pada 1997 sebenarnya buah dari masa Orba yang tidak membuka kran demokrasi. Rezim itu tanpa sadar menanam bom waktu dengan mengebiri hak berpendapat, melakukan perampingan parpol, pembredelan pers, dan kucuran dana BLBI yang mencapai Rp 600 triliun.

Ke Tukang Loak

Ujungnya, tahun 1997 empasan badai moneter tak dapat dibendung dan bom waktu terpicu. Intinya, bangsa ini tersesat karena petunjuk Orba. Naifnya, pascareformasi akar persoalan itu tak kunjung dipahami anak bangsa. Politisi, birokrasi, pengusaha, dan komponen lain yang mengaku berdemokrasi justru berorientasi kekuasaan, bukan membangun kompetensi. Rakyat dipaksa memilih pemimpin yang tercipta dari paradigma profit oriented kekuasaan. Ibarat sakit paru-paru, yang diobati hanya batuknya, sehingga akar sebenarnya tak kunjung sembuh, malah semakin parah.

Kondisi itu semakin memacu dirinya untuk mengumpulkan bahan tulisan mulai 1997. Dari stensilan, sobekan majalah, koran, sampai mencari buku-buku ke beberapa wilayah. Banyak universitas besar, perpustakaan, kantor arsip diubeknya. Sampai-sampai keseringan ke tukang loak, sehingga dia jadi pehobi barang loak (bekas). Itu saja belum membuatnya puas. Buku peristiwa Malari masih diubernya. Jerih payahnya disusun secara runut dalam kumpulan catatan berjudul ''Membaca Kembali Indonesia'' setebal 1.138 halaman. Mayoritas berisi catatan sejarah dan arsip persitiwa masa Orba. Kumpulan itulah embrio buku '' Tersesat karena Petunjuk Presiden '' yang kini diterbitkannya sendiri. Karya kali pertamanya itu dicetak 1.000 buku dan tidak dipasarkan.

Meski kata pengantar ditulisnya sendiri, buku setebal 502 halaman itu memaparkan rentetan peristiwa Orba yang mungkin tak banyak diperhatikan khalayak. Mulai dari upaya pembredelan pers, berbagai operasi politik, skandal Bapindo, BLBI, sampai karamnya beberapa bank (hal 20-480). Semua persoalan itu muncul seolah diawali frase ucapan para menteri kabinet ''Atas petunjuk Bapak Presiden....'' yang setiap hari muncul di media massa. Dibumbui pengalamannya selama 19 bulan menjadi anggota DPR dan kolaborasi bukti-bukti surat penting, dia memberi gambaran bobroknya sebuah rezim. (Achmad Hussain-62)