SEMARANG- Kerugian akibat dugaan ketidaksesuaian penggunaan Dana Alokasi Pendidikan (DAK) 2007 diperkirakan mencapai ratusan miliar. Dari dana sekitar Rp 500 miliar, separonya dimungkinkan tak sesuai sasaran.

Ketua Presidium LSM Gelora yang merupakan gabungan LSM se-Jateng, Iwan AR mengatakan, lembaganya menemukan sejumlah penyelewengan setelah mengadakan penelitian di seluruh kabupaten di Jateng penerima dana itu.

Penyelewengan yang dimaksud, misalnya alat peraga bola dunia, mesin ketik, buku, dan komputer tidak sesuai dengan SE Direktur Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Departemen Pendidikan No 0123/C2/LL/2007.

Di samping itu, penyelewengan juga diketahui dari jumlah barang yang berbeda, spesifikasi dilanggar. Mesin ketik tidak dilengkapi dengan kode matematika, dan terdapat alat peraga IPA tidak dapat difungsikan.

''Harga alat peraga yang tak sesuai ketentuan itu lebih mahal. Selain itu, alat peraga dan buku menyesatkan, karena banyak kesalahan. Contoh bola dunia, nama ibu kota di India keliru," katanya.

Dalam investigasinya pihaknya menemukan penyelewengan di Jepara dan Batang. Di Jepara, katanya, dalam pertemuan dengan pihak Diknas , komite sekolah, dan tim verifikasi ditemukan mesin ketik tidak terlihat spasinya dan tidak dilengkapi tas. Sedangkan di Batang ditemukan komputer tak sesuai SE Dirjen.

Hasil Temuan

Dalam temuan yang ditandatangani pihak Diknas Mustaqim, Komite Sekolah M Akrim dan penerima DAK Yastro, dibeberkan semua temuan ketidaksesuaian itu. Sehubungan dengan itu, pihaknya melaporkan permasalah itu ke berbagai instansi, yaitu Kejati, Gubernur, Kapolri, dan Dinas Pendidikan Jateng.

Aparat terkait diminta untuk segera menangani kasus ini, sebab termasuk korupsi yang merugikan negara. ''Laporan sudah saya berikan ke Kejati dan Kejari di wilayah masing-masing," katanya.

Wakil Kepala Dinas Pendidikan Jateng Drs Gatot Bambang Hastowo mengatakan kewenangan masalah DAK itu ada pada kepala dinas masing-masing daerah. Untuk itu, pada awal dana keluar, pihaknya mempertemukan semua pihak, yaitu Ka Dinas Pendidikan, polisi, kejaksaan dan unsur terkait lainnya. Para kepala dinas sudah diminta hati-hati dalam mengelola dana itu.

Sementara itu Kadinas Pendidikan Batang Priyodigdo SE MM mengatakan, pelaksanaan DAK di wilayahnya masih dalam tahap penawaran. Jika nanti sudah masuk ke transaksi, barang yang tak sesuai dengan SE Dirjen diminta untuk tidak dibayar.(A14-77)