MASALAH distribusi pupuk masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Untuk menjawab itu, Komisi B DPRD Jateng mencoba akan mengefektifkan kembali forum koordinasi yang mempertemukan antara kelompok tani, distributor, produsen pupuk bersubsidi dan pemprov guna mengatasi berbagai persoalan pupuk yang muncul di berbagai daerah. Upaya itu untuk menjawab respons munculnya berbagai keluhan petani soal ketersediaan pupuk menjelang musim tanam yang sudah berlangsung diberbagai daerah.

Menurut anggota Komisi B Fatria Rahmadi, dengan adanya forum itu setidaknya masalah pupuk bisa diurai. Kerap kali saat di lapangan muncul keluhan petani soal pupuk yang hilang atau harganya tidak sesuai HET.

Kesalahan Petani

Namun dalam kasus-kasus seperti itu distributor dan pemerintah selalu menyalahkan petani. ''Selalu saja masalah pupuk, petani dianggap biang permasalahannya,'' katanya. Mulai dari tidak membeli di agen resmi sampai ada tudingan ada petani berusaha menimbun sehingga barang tersebut hilang di pasaran. Ketua Komisi B Agna Susila menandaskan dengan masalah keterbatasan dan kelangkaan pupuk di suatu wilayah, akan mengancam stabilitas distribusi dan stok wilayah lainnya.

Selain itu juga berpotensi terjadinya permainan harga, penimbunan hingga penyelundupan pupuk. Pada akhirnya giliran petani yang akan dirugikan. Oleh karenanya pemprov harus segera mengambil langkah-langkah tepat.

Demikian pula keberadaan Komisi Pengawas pupuk dan Pestisida (KP3), fungsi dan kinerjanya harus lebih diefektifkan. ''Sebagai langkah tindak lanjut dalam waktu dekat kami (Komisi B-Red) akan rapat bersama produsen, distributor pupuk dan organisasi/kelompok tani,'' kata dia. (Dicky Priyanto, Widodo Prasetyo -77)