Rapimnas Partai Golkar yang digelar pekan lalu di Jakarta mempunyai dua agenda penting, yakni keputusan mengenai sistem pengambilan keputusan dalam penentuan calon presiden, dan evaluasi terhadap hasil pemilihan kepala daerah selama ini. Yang lebih mengemuka dan menjadi perdebatan adalah wacana dihapuskannya konvensi untuk memilih calon presiden dari partai pemenang Pemilu 2004 itu. Yang paling getol meniadakan konvensi tidak lain Ketua Umum Jusuf Kalla. Perbedaan pendapat menjadi meruncing, karena hal itu layak dicurigai sebagai upaya memuluskan jalan bagi JK untuk menjadi capres 2004.

Padahal argumen yang dikemukakan untuk menolak konvensi juga masuk akal. Pola itu tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Jadi sangat tergantung pada kesepakatan dan keputusan forum tertinggi di partai tersebut. Artinya, baik yang menerima atau menolak sama-sama tidak melanggar. Tetapi dalam pandangan JK, konvensi hanya menghabiskan energi, sementara hasilnya pada 2004 juga kurang memuaskan, karena jago yang menang di konvensi kalah pada pemilihan presiden secara langsung. Mesin politik partai yang kurang bergerak diduga karena sudah kelelahan ketika menggelar konvensi.

Memang harus diakui, kesannya menjadi sangat demokratis. Seluruh unsur kepengurusan hingga ke tingkat kota/ kabupaten diberi hak suara. Mestinya mereka akan lebih merasa terlibat dengan hasilnya. Tetapi lagi-lagi itu teori demokrasi. Yang terjadi dalam kenyataan, segala bentuk permainan politik sudah dikeluarkan pada saat konvensi, termasuk mungkin uang, sehingga ketika masuk ke gelanggang sebenarnya yakni pertarungan pilpres justru tak lagi ampuh. Bisa saja pihak yang kalah di konvensi kemudian menggembosi. Itu juga salah satu pandangan yang masuk akal, mengapa konvensi tak seharusnya dipaksakan.

Bagaimana mewujudkan sistem pemilihan yang tetap menggambarkan demokrasi serta menyerap aspirasi sebanyak mungkin di tingkat kader? Bisa saja dilakukan melalui survei, baik di internal maupun di eksternal. Hasil survei yang valid dan netral mestinya bisa memberikan gambaran tentang siapa yang lebih layak dicalonkan sebagai capres. Keputusan berada di forum seperti rapimnas, namun juga tak bisa sembarangan karena mestinya hasil survei menjadi acuan penting. Dengan demikian kemubaziran politik bisa dihindari. Kompetisi di tingkat internal tak sampai membuat partai terpecah sehingga kekuatan melemah.

Rupanya, isu konvensi telah menjadi bagian dari rivalitas politik di dalam tubuh partai. Sejauh ini dinamika itu masih wajar, namun tak bisa menyembunyikan adanya persaingan di antara tokoh-tokoh di pucuk pimpinan seperti Jusuf Kalla, Surya Paloh, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Agung Laksono, dan mantan Ketua Umum Akbar Tanjung. Meskipun demikian, partai itu relatif memiliki tradisi yang lebih baik dalam menyelesaikan konflik dibandingkan dengan parpol lain, sehingga biasanya tak sampai menemui jalan buntu. Tanpa konvensi, tidak pula otomatis sang ketua umum akan mulus jalannya menuju pencalonan presiden.

Lewat konvensi bisa dikatakan lebih demokratis, namun tanpa itu pun bukan berarti tak demokratis. Yang penting ada mekanisme untuk menyerap aspirasi hingga ke bawah kalau benar-benar ingin menggerakkan mesin politik partai. Dan yang lebih penting tidak hanya berpikir ke dalam, sebab Golkar sebenarnya akan menghadapi musuh berat, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai incumbent. Meskipun belum memastikan akan maju, namun tak ada pula gelagat tidak mencalonkan diri kembali. Rasanya juga sulit untuk menerima kenyataan partai itu hanya akan mendapat kursi wakil presiden seperti sekarang.