SEMARANG- Jaringan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Jamaika) Jateng meminta maaf kepada kantor Kesbanglimnas Jateng berkaitan dengan tuduhan dugaan korupsi senilai Rp 9,2 miliar di lembaga itu.

''Secara resmi Jamaika mengirim surat ke Kejaksaan Tinggi Jateng dan tembusannya dikirim ke Kesbanglinmas dan Gubernur. Dalam surat tertanggal 22 November yang ditandatangani sekretaris Jamaika, Wahyu Agus terdapat poin permintaan maaf,'' kata Kepala Kesbanglinmas H Ristanto SSos, kemarin.

Ia menjelaskan, dalam surat itu disebutkan setelah dilakukan kajian mendalam tentang dugaan korupsi di kantor Kesbanglinmas pada pos anggaran mediasi pengamanan strategis dan berdampak politik, tidak terjadi korupsi. ''Kami mencabut tuntutan di Kejati untuk mengusut tuntas dugaan korupsi di Kesbanglinmas,'' kata Ristanto mengutip surat tersebut. (D14-60)

Premi Askes Membingungkan

WONOSOBO- Pemerintah dinilai lamban dalam melaksanakan UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sampai saat ini Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengangkatan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) belum diterbitkan. "Karena itu, penentuan premi masih membingungkan," ujar anggota Komisi IX DPR RI Zuber Syafawi usai Safari Dakwah DPP Partai Keadilan Sejahtera, di Hotel Surya Asia Wonosobo, Minggu (25/11).

Ia menjelaskan, penentuan premi selama ini masih merujuk Dewan Kesehatan yakni Rp 5.000/orang. Dari pihak Askes beranggapan premi yang layak sebesar Rp 12.000.

Menurutnya, hanya DJSN yang patut menjembatani perbedaan dalam penentuan premi. Pasalnya penentuan premi bagi orang miskin, aturan pembayarannya ditanggung oleh pemerintah.

Mengingat implementasi UU SJSN tersebut harus berjalan mulai 2009, legislatif pun sudah mengajukan usulan-usulan nama yang patut menjadi anggota DJSN. Menteri Kesehatan diminta menyampaikan hal tersebut pada presiden. (J9-60)