DEMAK- Kuota 30% bagi perempuan untuk terjun di kancah politik praktis, menjadi tantangan tersendiri bagi kaum hawa. Mereka dituntut menyiapkan SDM yang dapat bersaing, agar kuota tersebut dapat terpenuhi.

Persoalan keterwakilan perempuan menjadi bahasan utama saat pengurus Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Demak periode 2007-2010 dilantik Ketua KPPI Jateng Farida Romlah, di gedung DPRD Demak, kemarin. Ketua KPPI Demak Kartina Sukawati SE MM mengatakan, kuota tersebut merupakan peluang yang tidak boleh disia-siakan.

Saat ini sudah banyak SDM perempuan yang terlihat dalam kancah politik, namun peran mereka belum dioptimalkan, karena hanya dijadikan pelengkap.

Dengan adanya kuota itu, memberikan harapan luas bagi perempuan untuk lebih maksimal berjuang dalam ranah politik praktis.

Menurut dia, sebagian besar penduduk Indonesia, termasuk Kabupaten Demak adalah perempuan. Karena itu, sudah sewajarnya perempuan mendapat peluang untuk ikut berperan dalam politik.

Sentuhan Politik

Banyak persoalan kaum hawa yang sampai sekarang belum banyak tertangani dengan baik, sementara penyelesaian paling efektif dengan sentuhan politik. Dia mencontohkan masalah ketenagakerjaan di perusahaan, perempuan mendapat bayaran tidak sama dengan laki-laki. Belum lagi masalah TKW, KDRT, dan lainnya.

''Yang mengetahui masalah perempuan, ya perempuan itu sendiri. Karenanya, politisi perempuan memiliki tanggung jawab untuk ikut menyelasaikan,'' ujarnya.

Anak pertama pasangan Sukawi Sutarip-Endang Setyaningdyah ini menjelaskan, untuk menyiapkan kader politisi yang handal, kerja KPPI lebih diarahkan membentuk anggota dan kadernya untuk memahami tugas-tugas politik, termasuk legislatif.

Bentuk kegiatan difokuskan pada pelatihan dan pendidikan, sehingga penguasaan materi politik lebih diperdalam. Harapannya, ketika menjadi legislatif mereka dapat menempatkan posisinya sebagai wakil rakyat, bukan semata-mata wakil partai. ''Kami optimistis kuota perempuan dapat terisi penuh,'' katanya. Dalam KPPI, semua pengurus dan anggota harus melepaskan dari embel-embel partai politik, meskipun mereka berangkat dari parpol. (H1-37)