SEMARANG- Pusat Pelayanan Go Public (PPGP) Jateng mendorong pembentukan perusahaan terbuka (Tbk) dari daerah. Selama ini pengembangan perusahaan go public masih terkendala mahalnya biaya proses perubahan status tersebut, di samping rendahnya minat perusahaan.

Direktur PPGP Jateng, Yeru Salimianto mengatakan, setidaknya proses perubahan status perusahaan menjadi Tbk mencapai lebih Rp 1 miliar. Hal itu dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan underwriter (penjamin emisi) pasar modal hingga konsultan hukum. Meski demikian, prospek go public ini tetap akan lebih menguntungkan. Pasalnya, dengan go public maka akan lebih banyak lagi menghimpun dana masyarakat, yang berarti menambah modal perusahaan.

''Hingga kini Jateng hanya menjadi sasaran penyerapan dana masyarakat oleh perusahaan terbuka yang sebagian besar berada di Jakarta. Jadi lebih banyak uang yang keluar dari Jateng,'' katanya, Minggu (25/11).

Tiga Perusahaan

Saat ini pihaknya sedang melakukan pendampingan pada 2 perusahaan. Namun ia enggan menyebutkan nama perusahaan tersebut, pasalnya masih dalam tahap penjajagan ke arah go public.

Sementara perusahaan yang potensial untuk masuk pasar saham ini sebanyak 4.000 unit. Namun hingga kini hanya 3 perusahaan asal Jateng yang sudah melakukannya. Disebutkannya, Jateng memiliki banyak perusahaan furnitur serta tekstil dan produk tekstil yang memiliki peluang bisa dikembangkan menjadi go public.

Ia mengakui masih ada kekhawatiran perusahaan terhadap berkurangnya kepemilikan mereka terhadap bisnis yan telah dikembangkannya. Menurutnya hal tersebut tidak diperlu dirisaukan. Karena saham yang dilempar ke pasar bisa kurang dari 50%. Dengan demikian dividen perusahaan pun masih bisa diterima.

''Untuk membantu perusahaan go public, kami menyiapkan sarananya, teramsuk workshop dan pelatihan,'' katanya. (H22-59)