MAS Celathu ingin sowan kepada pemerintah dan mengusulkan supaya Departemen Perhubungan diganti menjadi Departemen Transportasi. Supaya lebih fokus, dan benar-benar mengurusi problem transportasi yang dari hari ke hari tambah ruwet, dan selalu saja panen korban: di laut, darat, apalagi udara. Seakan-akan urusan transportasi negeri ini menjadi kepanjangan tangan tugas BKKBN. ''Sebaiknya BKKBN nggak usah repot-repot menahan laju jumlah penduduk, karena soal transportasi cukup efisien untuk mengurangi jumlah penduduk,'' kata Mas Celathu sinis.

Ini memang sinisme yang sarkastik. Bermula dari kejengkelan. Seolah-olah para cerdik pandai yang dipercaya memimpin negeri ini buntu pikirannya, selalu gagal mengurai carut marut problem transportasi. Coba, sudah berapa ribu korban yang harus mengakhiri nafasnya alias ''mati secara instan'' gara-gara menunggang alat transportasi Indonesia.

Di udara, bukan hanya pesawat bertiket murah yang bisa memberi bonus kecelakaan atau kematian, tetapi perusahaan penerbangan nasional yang dipersepsikan ''lebih aman'' pun, setali tiga uang.

Bisa menciptakan peristiwa ngeri sebagaimana terjadi di Bandara Adisucipto Yogya, dengan lakon ''Manusia Obong''. Catatan tragedi transportasi udara masih bisa diperpanjang dengan kasus hilangnya Adam Air, yang ternyata nyungsep di puluhan kilometer bawah laut; pesawat tergelincir, gagal terbang dan mendarat, terbang salah alamat, dan lain lain.

Sementara di darat, sudah puluhan kali transportasi kereta api nasional membuktikan kebobrokan manajemennya dengan membuat kereta api menjadi benar-benar berapi karena gerbong penumpangnya terbakar. Juga tergulingnya sejumlah gerbong dan tabrakan sesama kereta karena petugasnya keliru menarik sinyal.

Begitu pun di laut. Tentu kita belum melupakan bagaimana ratusan manusia harus bertarung melawan ganasnya ombak, lantaran kapal dan ferry yang dinaiki tenggelam gara-gara kelebihan beban penumpang. Dan lihatlah data kecelakaan di jalan raya dan jalan tol. Selalu saja memperlihatkan grafik meningkat. Kerugian bukan saja pada hilangnya sejumlah nyawa, tapi juga efek ekonomi akibat sistem transportasi amburadul.

Kemacetan di ruas-ruas jalanan ibu kota, juga tertahannya ratusan truk di pelabuhan penyeberangan antarpulau, ujung-ujungnya juga akan mematikan peluang ekonomi dengan nilai triliunan rupiah. Coba berapa ton buah, sayuran, ikan segar dan daging membusuk gara-gara pengangkutnya tertahan berhari-hari di pelabuhan! Bayangkan, suatu hari kemacetan di Jakarta bisa mengekor sampai sejauh 20 kilometer! Jarak tempuh yang biasanya cukup 20 menit, di hari apes itu harus dilakoni 5 jam! Gila!

Mati Tragis

Mas Celathu benar-benar senewen. Apalagi jika imajinasinya mulai ngelantur membayangkan efek domino dari berbagai kecelakaan itu. Misalnya, lalu bagaimana nasib keluarga korban setelah orang-orang yang dicintai mati dengan tragis, terlebih jika yang gugur itu adalah tulang punggung ekonomi keluarga.

Pastilah keluarga itu secara ekonomi dan sosial akan ikutan ambruk. Belum lagi adanya korban-korban cacat permanen dan karenanya jadi kehilangan mata pencarian. Mas Celathu membatin,''Kenapa semua itu bisa terjadi? Dimana letak kesalahannya? Apakah negara harus ikut bertanggungjawab?''

''Iya harus dong. Kan negara yang memberikan izin beroperasinya armada transportasi itu. Lagian negara juga memetik pajak dari semua itu. Coba, kalau pemberi izin itu tidak doyan sogok, pasti tidak akan sembarangan kasih izin,'' katanya sewot.

''Lho, kok jadi nuduh ada sogok-menyogok. Jangan ngawur lho,'' sergah Mbakyu Celathu mengingatkan suaminya, ''Ati-ati kalau njeplak. Nanti bisa kena somasi.''

Disomasi juga nggak takut. Saya yakin pasti ada kongkalikong. Mana mungkin peraturan negara membiarkan rakyatnya celaka.

Peraturannya sudah bener, tapi pelaksana peraturan itu yang keblinger. Kalau pesawat dan kapal bobrok diizinkan mengangkut manusia, itu namanya ''pembunuhan berencana. Bisa kena pasal KUHP,'' ujar Mas Celathu lantang sambil berkacak pinggang. Nada bicaranya meninggi. Apalagi ngomongnya sambil tudang-tuding seakan-akan ada musuh di hadapannya. Jika sudah begitu nyali Mbakyu Celathu langsung mengkerut.

Mbakyu Liberal

Mas Celathu jadi kayak pemain monolog. Suaranya bergetar naik turun. Anak-anaknya yang sedari tadi nggak peduli, beringsut menyingkir dari arena. ''Wuaaah, bapakku kayak pemain jathilan ndadi, kangslupan dhemit,'' begitu Jeng Genit membatin.

''Coba lihat, kemarin orang-orang di Tangerang pada ketiban besi baja dari pesawat Batavia. Untung cuma jatuh di ladang dan kebun. Kalau jatuhnya nancep di kepala orang, gimana? Lha wong montor mabur kok bisanya pada mrotholi di udara. Apa itu namanya kalau bukan pesawat bobrok? Kok dibiarkan terbang? Hayo bilang, kalau nggak ada sogok-sogokan! '' tantang Mas Celathu, kali ini nafasnya megap-megap kayak ikan koi menyedot udara.

Mbakyu Celathu langsung menyorongkan segelas air putih, ''Sudahlah Mas, sabar, sabar. Orang sabar nggak gampang modar. Nanti saya temani deh sowan pemerintah.'' Sambil mengelus-elus dada Mas Celathu yang masih tersengal-sengal, Mbakyu Celathu bilang,''Nanti saya juga akan mengusulkan kepada pemerintah, supaya Departemen Perhubungan digabung saja dengan Departemen Agama. Lebih cocok.''

Mas Celathu yang masih lenger-lenger terperangah, ''Apa? Kok aneh? Apa hubungan dengan Departemen Agama?''

''Lha ya jelas ta. Departemen Perhubungan terbukti sukses membangun hubungan vertikal setiap manusia pemakai jasa transportasi. Begitu naik montor mabur, numpak sepur, berlayar nunggang kapal maupun berkendara di mana pun di Indonesia, orang-orang langsung teringat Tuhan. Doanya jadi lebih khusuk. Jadi tugas rama pastor, pendeta, biksu dan ulama yang selalu menganjurkan doa dan ingat Tuhan, sudah tergantikan oleh Departemen Perhubungan,'' ujar Mbakyu Celathu kalem.

Mendengar ide brilian sang istri, Mas Celathu njenggirat bangkit. Ia tambah kagum kepada bininya. ''Wuah, istriku yang hajjah, benar-benar mbakyu liberal,'' pujinya dalam hati.

Jika kelak gagasan ini disetujui, pastilah Departemen Agama hanya akan ngurusi brosur-brosur doa bagi calon penumpang, membangun tempat ibadah di terminal, bandara dan pelabuhan. Asyiiikk. Tentunya nanti urusan agama tidak lagi diatur oleh negara, tetapi dikembalikan ke wilayah privat seperti halnya mandi, gosok gigi, makan, tidur dan mengatur aurat.

Departemen Agama pastilah tak akan punya waktu lagi mengobok-obok iman dan kepercayaan yang memang seharusnya menjadi urusan pribadi setiap orang. (23)