logo SUARA MERDEKA
Line
Sabtu, 24 Nopember 2007 NASIONAL
Line

Capres Golkar melalui Survei

JAKARTA- Konvensi hanya sekadar istilah untuk menentukan calon presiden (capres) dari Partai Golkar. Bisa saja penentuan capres menggunakan istilah konvensi yang sudah diperbaharui.

"Kalau mau disebut konvensi, ya bisa saja. Tapi, kita tidak menggunakan istilah itu. Kita ingin memperbaiki sistem penentuan capres," kata Ketua Steering Committe Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III Partai Golkar Syamsul Mu'arif dalam jumpa pers di arena Rapimnas di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (23/11).

Dia menjelaskan, selain melalui jalur organisasi, mekanisme rekrutmen lain yang digunakan adalah dengan melalui survei penuh kepada rakyat. Jika melalui jalur organisasi, maka sebelum survei dilakukan, DPD Tingkat I akan dimintai pendapatnya.

"DPD Tingkat I juga bisa meminta pendapat DPD Tingkat II, siapa yang layak diproses untuk diikutsertakan dalam survei," ujarnya.

Nama-nama yang masuk dalam DPD Tingkat I itu kemudian akan ditampung oleh DPP. Selanjutnya, pertanyaan pertama dalam survei adalah bersifat terbuka. "Pertanyaan kepada responden adalah siapa calon yang cukup bagus untuk dipilih menjadi presiden. Nama bukan datang dari DPP atau DPD Tingkat I, melainkan dari responden," jelasnya.

Menurut Mu'arif, jika ada stratifikasi nama dari rakyat, maka pertanyaan keduanya adalah nama-nama capres yang dicantumkan dan merupakan aspirasi dari partai.

"Misalnya orang-orang di pemerintahan, mantan TNI, dan mantan pejabat atau akademisi yang potensial menjadi capres. Dari partai lain pun boleh memasukkan nama, sehingga kita bisa melihat perbandingan."

Dengan demikian, menurutnya, ada dua model dalam survei, yaitu murni dari rakyat dan pilihan nama-nama yang dicantumkan. Survei tidak hanya sekali. Bisa sebelum dan sesudah Pemilu Legislatif. "Bila perlu kita minta bantuan lebih dari satu lembaga survei untuk dibandingkan. Setelah kompilasi survei masuk, maka kami baru mengambil keputusan dalam Rapimnas."

Dari dinamika Rapimnas muncul keinginan daerah agar tidak ada dua kader yang maju dalam Pilkada. Sebab jika dua kader Golkar bersaing, yang menang adalah partai lain. "Jika daerah menginginkan agar kader Golkar tidak diizinkan mencalonkan diri melalui partai lain, konsekuensinya adalah calon yang maju hanya satu orang dalam setiap Pilkada yang akan datang. Hal itu akan kita kembalikan dalam Rapimnas," tambah Mu'arif.

Sementara itu, Ketua DPD DIY Gandung Pardiman dengan berapi-api mendesak agar penentuan capres dilakukan melalui konvensi yang dilakukan jauh hari sebelumnya. Sebab, tidak logis bila capres baru ditentukan tiga bulan sebelum Pilpres.

"Konvensi capres Partai Golkar mutlak harus diadakan. Kelemahan-kelemahan yang ada harus dipangkas dan diperbaiki," katanya disambut tepuk tangan peserta Rapimnas.

Konvensi harus dilakukan dengan sehat, efektif, efisien dan dinamis serta harus bisa memelihara roda organisasi hingga akar rumput.

Dia juga meminta agar dalam Pemilu 2009, Golkar tidak hanya mengincar RI 2 melainkan RI 1.

Pardiman mendesak agar Jusuf Kalla mau menjadi RI 1.

Hingga berita ini diturunkan semalam, hanya DPD DIY yang mendesak dilakukannya konvensi. Sementara DPD Sumatera Utara, Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara tidak setuju dengan penetapan melalui konvensi.

DPD Jambi dan Nanggroe Aceh Darussalam akan mengikuti keputusan DPP. DPD Bali tidak mengusulkan apakah menggunakan mekanisme konvensi atau tidak. DPD DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Maluku Utara belum memutuskan mekanismenya. (H28-49)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA