SINGAPURA- Sepuluh negara anggota ASEAN mendukung langkah-langkah Myanmar melakukan transisi demokrasi, sesuai dengan tujuh road map yang ditetapkan sendiri oleh negara tersebut menuju ke arah demokrasi. Untuk itu, Indonesia mengajukan tiga pilar penyelesaian gejolak politik di negara tersebut.

"Pertama, peran Sekjen PBB Prof Ibrahim Gambari, kedua pentingnya peran China untuk membantu Myanmar, serta peran ASEAN," tutur Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Presiden mengatakan hal itu kepada wartawan Indonesia di Hotel Raffles The Plaza, Singapura, kemarin sebelum menuju ke Tanah Air seusai mengikuti KTT Ke-13 ASEAN. Pada kesempatan tersebut, SBY menguraikan hasil-hasil yang dicapai dalam KTT yang berlangsung mulai 19 hingga 22 November.

Saat memberikan keterangan pers, Presiden antara lain didampingi Menko Perekonomian Boediono, Mensesneg Hatta Radjasa, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, mantan Menlu Ali Alatas, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, Kepala BKPM M Luthfi, Dubes RI untuk Singapura Wardana, serta dua Jubir Presiden Andi Mallarangeng dan Dino Patti Djalal.

Menurut Presiden, para anggota ASEAN selalu siap membantu Myanmar agar proses transisi demokrasi itu betul-betul bisa berjalan dengan baik, sebagaimana yang menjadi keinginan Myanmar sendiri dan menjadi harapan masyarakat internasional.

Terhadap peristiwa yang terjadi di Myanmar beberapa bulan lalu, lanjut SBY, sikap ASEAN juga jelas. Semua permasalahan di negara tersebut bisa diselesaikan dengan baik, dilakukan dialog antara pemerintah Myanmar dengan Aun San Suu Kyi dan NLD, melepaskan tahanan politik.

"Termasuk mengusahakan isu Myanmar tidak akan menjadi penghalang proses integrasi, khususnya implementasi Piagam ASEAN dan pembentukan Komunitas ASEAN," tuturnya.

Dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Tiongkok Wen Jiabao, Presiden mengatakan bahwa Indonesia dan Tiongkok memiliki posisi sejalan. (A2-60)