KUDUS - Forum Kader Lintas Partai (FKLP) Jateng mendukung pasangan Ir HM Tamzil MT dan Hj Rustriningsih sebagai calon gubernur Jateng dan wakilnya periode 2008-2013. Melalui siaran pers yang ditujukan ke Suara Merdeka, kemarin, disebutkan dukungan yang mereka berikan bersifat riil dan didasarkan atas fakta-fakta.

Menurut Ketua Presidium Wahyu Heru Pamungkas, pihaknya telah melakukan survei intern terhadap sejumlah calon yang akan maju pada pesta demokrasi tersebut. Hasilnya, Bupati Kudus dan Bupati Kebumen tersebut menempati peringkat teratas. "Itu hasil survei yang kami lakukan," ujar Wahyu. (H8-69)

Senjata Petugas Perhutani Ditemukan

BLORA - Senjata milik Asper Temuireng KPH Randublatung yang hilang beberapa waktu lalu, berhasil ditemukan tidak jauh dari kantor sinderan. Diperoleh informasi, penemu senjata jenis revolver Colt 32 (bukan colt 38 seperti yang diberitakan -Red) adalah murid SD saat bermain. "Yang menemukan memang murid SD, lokasi penemuan tidak jauh dari kantor sinderan," jelas sumber di Polsek Jati.

Dia mengemukakan, ada sedikit kejanggalan dari penemuan benda itu, sehingga perlu penyelidikan lebih jauh. Utamanya kemungkinan ada unsur lain dibalik raibnya senjata tersebut. (ud-36)

Konsep Kerja JTTC Belum Jelas

JEPARA - Gedung Jepara Trade and Tourism Center di Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara hingga kini belum berfungsi sebagaimana direncanakan. Sejak diresmikan Gubernur (ketika itu) Mardiyanto dan dihadiri pejabat dari Ditjen Perdagangan Juli lalu, hingga kini fungsi utama gedung itu sebagai pusat promosi dan gedung lelang furnitur belum berjalan.

Saat peresmian, proses lelang pertama pernah disebutkan akan berjalan pada Oktober namun hingga November belum ada konsep yang jelas untuk pengoperasian gedung yang dibangun dengan dana dekonsentrasi Rp 4 miliar itu.

Selama tiga hari sejak Rabu (21/11), Local Goverment Supporting Program (LGSP) USAID Jepara menggelar workshop tentang pengelolaan JTTC dengan menghadirkan Dinas Perindagkop Jepara, sejumlah asosiasi pengusaha, dan perajin industri olahan kayu. Dalam kegiatan itu terungkap belum ada konsep kerja jelas untuk memfungsikan gedung tersebut. (H15-69)

Chikungunya Terus Merebak

PATI- Memasuki masa pancaroba, penyakit chikungunya terus merebak di Pati. Selain di Desa Sarirejo, Kecamatan Pati, penyakit yang ditularkan lewat nyamuk ini juga banyak ditemukan di Desa Pekalongan, Kecamatan Winong.

H Sahlan Syah SAg, tokoh masyarakat Desa Pekalongan mengemukakan, sepekan terakhir lima tetangganya diindikasikan diserang chikungunya. Gejalanya, suhu badan meningkat, lemas, dan tidak bisa bergerak. Dari lima orang yang terserang penyakit tersebut, empat di antaranya sudah sembuh setelah berobat ke dokter setempat. Namun, seorang lagi sampai kemarin masih lemas dan belum pulih.

Kasubdin Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (P2MPLP) Dinas Keseharan, dokter Indah Susianawati MM mengaku, telah mendapat laporan tentang serangan itu.

Pihaknya saat ini sedang melakukan survei di Desa Pekalongan untuk memastikan kebenaran berjangkitnya chikungunya di wilayah tersebut. (H49-76)

Honorarium Langgar Tiga Peraturan

REMBANG - Saksi Sukaryono yang dihadirkan dalam persidangan kasus dugaan korupsi dana honorarium dan insentif Rp 5,625 miliar dengan terdakwa mantan Ketua Panitia Rumah Tangga (PRT) Sri Padnaningsih dan Wakil Ketua PRT M Sudjoko, Kamis (22/11) menjelaskan, anggaran kebutuhan anggota dewan yang masuk di APBD 2004 di buat oleh PRT. "Usulan anggaran Dewan secara normatif berasal dari internal PRT. Namun, tidak menutup kemungkinan jika pimpinan campur tangan memberikan usulan anggaran Dewan kepada PRT," terangnya.

Mantan anggota Dewan ini menuturkan, setelah dari PRT, usulan anggaran anggota Dewan itu diserahkan ke pimpinan untuk disampaikan kepada eksekutif (Pemkab-Red). "Dari eksekutif usulan dari Dewan ini disusun dalam draf RAPBD dan dikembalikan lagi ke DPRD. Draf RAPBD ini kemudian secara normatif dibahas oleh panitia anggaran (Panggar-Red)," jelasnya.

Namun, tambahnya, biasanya Panggar tidak lagi membahas anggaran Dewan yang telah diusulkan dan disusun oleh PRT. "Karena oleh Panggar biasanya usulan PRT itu sudah dianggap baku, sehingga tidak perlu untuk dibahas lagi," katanya. (H19-36)