SALATIGA- Ketua DPC PDI-P Teddy Sulistyo SE mengindikasikan adanya sejumlah makelar atau broker yang bisa memastikan para calon Sekda Kota Salatiga lolos menduduki jabatan tersebut.

Namun untuk meraih itu, para broker dadakan itu meminta imbalan uang sebagai pelicin.

''Saya sudah mendapat laporan tentang rencana aksi tidak bertanggungjawab, sejumlah orang-orang tertentu yang menawarkan calon Sekda bisa lolos menduduki jabatan itu.

Mereka adalah broker tiban yang merupakan pemain-pemain lama dan telah melakukan manuver kotor terhadap para calon,'' kata Teddy, Kamis (22/11) siang.

Menurutnya, broker dadakan itu telah membangun bargaining atau tawar menawar dengan calon sekda. Namun Teddy tidak menyebutkan siap-siapa orang yang disebutnya broker tiban tersebut. ''Saya tidak bisa mengatakannya sekarang karena banyak yang sudah tahu. Tetapi yang jelas kalau masa lalu, calon Sekda mendapat persetujuan DPRD, sekarang kan sudah tidak?'' ujarnya sambil berkelakar.

Untuk itu, dia berharap agar para kandidat Sekda seperti Drs Wiratmoko MM, dokter Kuntjoro Adi Purdjanto MMR, dan Dra Sri Sejati MM, tidak terkecoh dengan manuver-manuver kotor para ''pemain lama'' yang biasa menjadi broker tiban.

Walau pun dengan dalih dapat membantu calon menduduki jabatan strategis itu. Teddy berharap agar semuanya lewat proses dan regulasi yang ada.

Tak Miliki Jago

Sebelumnya, Wali Kota John Manoppo SH meminta agar semua pihak dapat menerima hasil uji kepatutan dan kelayakan calon Sekda, yang telah meloloskan tiga orang.

John mengakui dirinya tidak memiliki jago dalam pencalonan itu, karena akan menerima siapa pun, yang akhirnya bakal lolos menduduki jabatan tersebut.

''Sejak awal sudah saya katakan, jika penentuan Sekda Kota Salatiga tidak bisa saya tentukan sendiri sebagai Wali Kota. Tetapi keputusan tersebut melibatkan Pemprov Jateng. Setelah lolos uji kepatutan itu pun, para calon masih akan mengikuti pemaparan visi dan misi di provinsi,'' kata Wali Kota.

Sementara itu, Kepala Inkom Drs Petrus Resi MSi mengungkapkan, usulan, poling PNS terhadap para calon yang disampaikan beberapa anggota DPRD, tidak mungkin dilakukan.

Menurutnya, tidak ada regulasi yang menjadi dasar bagi Pemkot melakukan poling PNS terhadap calon Sekda. (H2-16)