YOGYAKARTA - Puluhan mahasiswa dan buruh di Yogyakarta yang tergabung dalam wadah Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY), Kamis (22/11), mendatangi gedung Pemprov DIY, di Jalan Malioboro, Yogyakarta.

Kedatangan mereka di kantor Gubernur DIY itu, pada intinya menolak upah minimum provinsi (UMP) yang diajukan Pemprov DIY ke DPRD DIY melalui SK Gubernur No 171/Kep/2007 sebesar Rp 586.000. Dengan upah sebesar itu, dinilai belum ada ketegasan keberpihakan Pemprov DIY untuk menyejahterakan rakyatnya.

Para pengunjuk rasa ini minta Pemprov DIY menaikkan UMP dari Rp 586.000 menjadi Rp 666.000. Sebab, kata Tigan Solin, Sekjen ABY dalam aksinya, angka Rp 586.000 masih jauh dari tuntutan kaum buruh. Sebab, lanjut dia, angka itu masih jauh dari kebutuhan hidup layak (KHL) sekitar Rp 740.000.

Aksi puluhan mahasiswa dan buruh itu mengundang perhatian karyawan Pemprov DIY. Pada mulanya para pengunjuk rasa ingin bertemu Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, namun karena Gubernur tidak ada di tempat, maka para pengunjuk rasa terpaksa tidak bisa ketemu Ngarsa Dalem, panggilan akrab Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Meski tidak ada yang menemui, para pengunjuk rasa tetap menggelar aksi di halaman kantor Pemprov. Mereka secara gantian melakukan orasi, sebelum akhirnya mereka membubarkan diri dan pulang ke rumahnya masing-masing. (sgt-24)