YOGYAKARTA - Untuk memastikan bahwa reforma agraria berjalan baik, pemerintah merencanakan akan mengalokasikan 9,25 juta ha tanah yang berasal dari berbagai sumber, termasuk di dalamnya tanah kelebihan maksimum dan tanah ''absentee'' yang telah ditetapkan berdasarkan UU tetapi masih belum diredistribusikan.

Tanah-tanah negara tersebut haknya telah berakhir, dan tanah-tanah negara yang pemanfaatannya dan penggunaannya tidak sesuai dengan surat keputusan pemberian haknya, tanah-tanah yang secara fisik dan hukum terlantar, dan jenis-jenis tanah lainnya yang telah diatur oleh UU.

Hal itu dikemukakan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Joyo Winoto PhD, ketika memberikan kuliah umum di Balai Senat UGM dengan judul ''Reforma Agraria: Mandat Politik, Konstitusi dan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat'', kemarin (Kamis, 22/11). (P12-24)