SINGAPURA - Uni Eropa (UE) dan negara-negara Asia Tenggara Kamis kemarin mendesak Myanmar untuk membebaskan tahanan politik. Desakan itu dikemukakan dalam deklarasi bersama ASEAN-Uni Eropa.

Deklarasi itu juga menyerukan perluasan hubungan ekonomi. Namun, kesepakatan perdagangan bebas kedua blok itu terganjal gara-gara isu Myanmar. ''Kami menyambut baik keputusan Pemerintah Myanmar untuk meningkatkan hubungan dengan PBB dan mengadakan dialog dengan Daw Aung San Suu Kyi. Kami mengingatkan bahwa dialog itu harus melibatkan seluruh pihak dan kelompok etnik yang terlibat,'' kata Presiden UE Jose Socrates. ''Kami melihat ada kemajuan, namun itu belum cukup,'' tandasnya.

ASEAN menandatangani piagam bersejarah Selasa lalu. Hal itu membuka jalan bagi integrasi ekonomi dan perdagangan bebas, namun KTT organisasi itu dibayangi oleh kontroversi tentang penindasan kejam Myanmar terhadap protes-protes pro-demokrasi di negara itu.

Sedikit Kemajuan

Piagam tersebut harus diratifikasi 10 negara anggota ASEAN dalam 12 bulan sebelum diberlakukan. Namun Presiden Gloria Macapagal Arroyo menyatakan Kongres Filipina mungkin tidak akan meratifikasi piagam itu kecuali jika Myanmar membebaskan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi.

Perundingan tentang perjanjian perdagangan bebas antara negara anggota ASEAN dan Uni Eropa - mitra perdagangan terbesar kedua perhimpunan itu setelah Amerika Serikat - dimulai Mei lalu namun hanya mengalami sedikit kemajuan.

Meski para pejabat dan diplomat UE menyambut baik piagam baru ASEAN, mereka mengecam cara organisasi itu menangani Myanmar yang diperintah militer.

UE pekan ini menjatuhkan sanksi terhadap 1.207 perusahaan Myanmar dan memperpanjang larangan visa dan pembekuan aset para penguasa militer negara itu sebagai respons atas penindasan terhadap protes-protes pro-demokrasi terbesar negara itu dalam sekitar 20 tahun September lalu.

Amerika Serikat memperpanjang sanksinya terhadap junta Myanmar Oktober lalu dan Senat AS melakukan voting untuk mengimbau ASEAN mensekors Myanmar sampai rezim itu menunjukkan respek pada hak asasi.

Namun para pemimpin ASEAN menyatakan bahwa sanksi hanya mengurangi peluang rezim itu menuju reformasi demokrasi.(rtr-niek-26)