JAKARTA - Menyusul terjadinya pro kontra soal aliran dana Bank Indonesia (BI) ke DPR, Fraksi PDI-Perjuangan meminta pengusutan kasus suap itu hendaknya lebih fokus pada internal institusi, bukan kepada anggota DPR. Alasannya, indikasi kasus suap ini dimulai dari bank tersebut.

Menurut Ketua fraksi PDI-P Tjahjo Kumolo, pihaknya telah meminta klarifikasi kepada anggotanya yang diduga terlibat. "Klarifikasi sudah dilakukan dan tidak ada anggotanya yang terlibat," katanya di Jakarta kemarin.

Dia meminta kasus ini diserahkan kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Badan Kehormatan (BK) DPR. Tjahjo menolak upaya investigasi yang dilakukan fraksi Golkar. "Itu adalah urusan internal masing-masing partai. Investigasi sah saja, tapi kami tidak mau mengikuti partai lain," tegasnya.

Sementara itu, Ketua BK DPR Irsyad Sudiro (Golkar) mengungkapkan pihaknya mengalami kebuntuan untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Pengaduan Koalisi Penegak Citra DPR itu dianggap tidak lengkap untuk ditindaklanjuti. Ke 16 nama yang diserahkan pengadu masih rancu karena hanya menyebut nama panggilan, bukan nama lengkap.

Irsyad Sudiro berpendapat, BK belum dapat bukti-bukti baru. Karena itu pihaknya berharap Koalisi Penegak Citra DPR bisa mengirimkan data-data seperti nama-nama secara lengkap ke BK.

Namun demikian dia membantah telah terjadi perpecahan di tubuh BK dalam pengusutan kasus dana gratifikasi senilai Rp 31,5 miliar itu. Dia tidak sependapat adanya anggapan terjadi dualisme. "Itu tidak ada. Hanya ada perbedaan pendapat dengan beliau (Gayus Lumbuun, Wakil Ketua BK-red).

Sedangkan DPR Gayus Lumbuun (PDIP) menegaskan, sudah cukup bukti bagi BK untuk mengusut aliran dana BI. "Pengaduan masyarakat soal aliran dana BI itu menurut saya dan teman-teman sudah cukup bukti. Jadi, kalau nggak cukup buat bukti apa BK," ujarnya.

Menurut Gayus, aduan koalisi tersebut bukannya tidak jelas karena memang setiap aduan itu begitu adanya. Sehingga hal Itu bisa dilengkapi oleh BK. "Kalau lengkap lalu kerja BK apa?"(di-49)