JAKARTA- Keinginan untuk menggunakan hak dipilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, menunjukkan Polri melaksanakan reformasi di instansinya dengan setengah hati. Padahal, kata anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Novel Ali, sebelumnya Polri telah bertekad menjadi lebih profesional, mandiri, dalam menjalankan fungsinya.

Namun Novel mengaku tidak mengetahui apakah keinginan untuk menggunakan hak dipilih tanpa hak memilih sebagaimana pernyataan Kepala Divisi Pembinaan Hukum (Kadiv Penkum) Mabes Polri Irjen Teguh Soedarsono, sebagai sikap resmi Polri. Menurutnya, keinginan untuk lebih profesional itu bertentangan dengan kemauan Polri kembali memasuki politik praktis. "Mereka ingin profesional dan mandiri, di sisi lain ingin berperan dalam politik. Ini adalah hal yang bertentangan. Polisi itu memiliki tugas sebagaimana polisi, bukan politisi," kata Novel.

Walaupun berdasarkan Tap MPR No 7/2004, disebutkan Polri tidak mempunyai hak dipilih dan memilih paling lama tahun 2009, namun keinginan Polri untuk kembali ke panggung politik, mutlak harus mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Menurutnya, masyarakat masih trauma, dengan Dwifungsi ABRI. Selain itu, keinginan untuk menggunakan hak dipilih mengesankan Polri tidak memahami hasil demokratisasi di Indonesia.(J21-77)