JAKARTA- Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar, mengatakan, salah satu upaya penting yang diperjuangkan RI dalam Konferensi PBB tentang Pemanasan Global dan Perubahan Iklim di Denpasar Bali, 3-14 Desember 2007, adalah pemberian insentif negara-negara dengan hutan luas seperti yang ada di Indonesia.

"Yang kita perjuangkan di Bali adalah Reducing Emission from Deforestation in Development (REDD). Ini menjadi primadona program Indonesia dan negara-negara berkembang yang memiliki hutan hujan tropis," katanya saat rapat kerja dengan Panitia Ad Hoc II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Rabu (21/11).

Jika usulan ini disepakati, kata dia, maka Indonesia dan negara-negara yang memiliki hutan luas akan memperolah aliran dana dari negara-negara dan lembaga internasional yang berkepentingan terhadap konservasi hutan. Secara matematis, memelihara hutan sebenarnya lebih menguntungkan dibanding mencari keuntungan dengan cara menebangi pohon.

"Ada dua keuntungan, yaitu hutan tetap terjaga dan negara memperoleh devisa dari kompensasi menjaga hutan untuk paru-paru dunia. Dari pada illegal logging, memelihara hutan lebih banyak keuntungannya. Jadi saatnya sadar akan pentingnya hutan," ujarnya.

Dia mencontohkan, untuk hutan di Bengkulu yang luasnya mencapai sekitar 1 juta hektare lebih, diperkirakan akan memperoleh sekitar 20 juta dolar AS per tahun jika tidak ada eksploitasi hutan dari bantuan dana itu.

Untuk daerah, kata Rachmat, bantuan dana itu masuk ke masing-masing kabupaten. Bantuan dana ini sangat besar jika dibanding bantuan konservasi hutan yang diberikan pemerintah pusat dari APBN. "Jadi dana itu bukan dana DAK seperti yang kita bagikan. Dana insentif ini hitungannya dolar AS. Besarannya bisa puluhan, ratusan bahkan miliaran dolar AS."(H28, J22-49)