SINGAPURA - Para pemimpin Asia kembali menolak pemberlakuan sanksi terhadap junta militer Myanmar yang telah bertindak brutal dalam menumpas gelombang demonstrasi September lalu.

Sepuluh pemimpin negara anggota ASEAN dan enam negara mitranya menyatakan, pemberlakuan sanksi hanya akan mengucilkan junta Myanmar tetapi tidak mempercepat proses reformasi demokrasi di negara itu.

''Kami tidak mendukung sanksi-sanksi terhadap Myanmar - juga negara-negara ASEAN,'' kata Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong saat penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, kemarin.

''Pengaruh kami pada Myanmar kecil. Perdagangan kami dengan mereka tidak berarti,'' kata dia tentang pengaruh ASEAN.

Lee mengatakan, hanya Thailand yang memiliki hubungan perdagangan cukup penting dengan Myanmar. Thailand merupakan pengimpor gas alam dari Myanmar.

ASEAN telah ditekan oleh komunitas internasional, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, untuk mengendalikan Yangon dan menjatuhkan sanksi terkait kebrutalan militer Myanmar September lalu.

Isu Myanmar telah menjadi sorotan dalam KTT ASEAN pekan ini. Junta militer itu bahkan tidak mengizinkan utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ibrahim Gambari untuk menjelaskan kepada para pemimpin Asia mengenai situasi di negara yang dulu bernama Burma itu.

Namun Lee menyebut sikap keras Myanmar itu sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh sebuah organisasi regional.

''Tidak mudah memang. Namun itu merupakan tantangan yang harus kita hadapi. Kita perlu membicarakan dan menerima tantangan itu dengan tenang,'' ujarnya.

KTT Asia Timur diikuti oleh negara-negara ASEAN plus Australia, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, dan China. Beijing merupakan sekutu dekat Myanmar. Menurut Lee, China tidak menyetujui sanksi-sanksi terhadap Yangon.

''China tidak setuju. Mereka telah menyatakan sikapnya sangat jelas,'' ujarnya.

Penolakan

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang juga anggota Emminent Persons Group (EPG) Ali Alatas mengatakan Presiden Filipina Mario Macapagal Arroyo belum pasti akan menolak meratifikasi Piagam ASEAN.

''Belum merupakan kenyataan apalagi suatu penolakan. Jadi, jangan diartikan seolah-olah ini ada suatu kesulitan. Beliau hanya memberikan suatu perkiraan. Menurut perasaan beliau, akan sulit (Piagam ASEAN-Red) diratifikasi oleh konggresnya, andaikata tidak ada perubahan di Myanmar,'' katanya di Hotel Shangri La, Singapura.

Bagaimana kalau salah satu anggota tak meratifikasi? menurut dia, Piagam ASEAN tidak bisa operasional. Untuk menjadi operasional, piagam itu harus diratifikasi oleh semua anggota.

Dia menyatakan, salah satu kelemahan ASEAN adalah selama 40 tahun menjadi organisasi yang agak longgar. Kelemahan khususnya pada implementasi, bukan ada ide, dan deklarasi. Itu semua bagus-bagus. Tetapi, implementasi sulit diminta dari anggota untuk benar-benar menjalankannya.

''Sekarang, dengan adanya dasar legalistis berupa Piagam ASEAN, semua komitmen kita, baik yang sebelummya maupun yang sesudahnya, itu menjadi legal,'' ujarnya.(A2,ant-26,60)