BALAI KOTA - Realisasi sekolah gratis memerlukan setidaknya Rp 100 miliar setahun. Sebagian dana itu sudah disubsidi Pemerintah Pusat lewat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 39,02 miliar.

Sisanya, sekitar Rp 61 miliar menjadi tanggung jawab Pemkot. Hal itu terungkap dalam rapat Komisi D DPRD Kota Semarang, Rabu (21/11), yang membahas Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pendidikan. Rapat itu dipimpin Ketua Komisi D, Ahmadi, serta diikuti jajaran Dinas Pendidikan.

Kepada DPRD, Dinas Pendidikan mengajukan anggaran Rp 61,40 miliar unruk mewujudkan gagasan sekolah gratis. Bersama dana BOS, yang dikucurkan Pemerintah Pusat, seluruh biaya sekolah pada jenjang SD-SMP bisa tertanggung.

Sementara itu, saat ini Pemkot telah mengucurkan anggaran Rp 17,96 miliar lewat Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP). Dinas ini melaporkan, besaran dana yang dibutuhkan didasarkan pada perhitungan indeks biaya pendidikan.

Perhitungan yang dilansir Dinas Pendidikan, siswa SD/MI memerlukan Rp 40.000/siswa/bulan dan siswa SMP/MTS Rp 119. 000/siswa/bulan. Data di Dinas Pendidikan, di Semarang terdapat 106.453 siswa SD/MI dan 34.574 siswa SMP/MTs.

Dirasionalkan

Ditemui seusai rapat itu, Ahmadi mengatakan, pengajuan anggaran dari Dinas Pendidikan mestinya masih bisa dirasionalkan. Dia mencontohkan, indeks untuk SD/MI bisa ditekan menjadi Rp 35.000 dan SMP/MTs bisa menjadi Rp 70.000. ''Kalau indeksnya dirasionalisasi, saya kira, APBD masih bisa menanggung,'' katanya.

Menurut dia, jika program sekolah gratis dilaksanakan, maka pihak sekolah tidak boleh memungut dana apapun dari siswa. Seperti SPP, sumbangan pengembangan institusi dan sumbangan-sumbangan lainnya. Sementara, untuk sekolah dengan biaya pendidikan yang dikeluarkan lebih besar dari indeks yang ada, Ahmadi berharap bisa menyesuaikan.

Terkait itu, Sri Santoso menjelaskan, kebijakan sekolah gratis hanya untuk sekolah negeri. Baik Dewan maupun Dinas Pendidikan sepakat, sekolah gratis mulai dilaksanakan tahun ajaran 2008/2009. ''Soal kepastian besaran dananya, saat ini saya belum bisa matur. Itu masih dalam pembahasan bersama Komisi D,'' kata Sri Santoso. (H9-18)