MAGELANG TENGAH - Setelah Kota Magelang direkomendasi menjadi percontohan rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD PK), Forbes PM mengusulkan perlu reformasi sistem birokrasi.

Alasannya, menurut Wakil Koordinator LSM Drs Eddy Sutrisno MSi, selama ini ada intervensi dari atas, sehingga yang bertugas di bawah tidak bisa berfungsi dengan baik. Akibatnya, pemberantasan korupsi tidak tuntas. Di samping itu, fungsi pengawasan yang seharusnya dilaksanakan DPRD dan Badan Pengawasan, tidak berjalan. "Terus terang efektivitas RAD PK dipertanyakan," katanya.

Ditemui saat mengikuti acara konsultasi publik implementasi RAD PK di Hotel Puri Asri kemarin (21/11), Ketua Apindo Kota Magelang itu mengatakan, dia pesimistis satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bisa efektif melaksanakan pemberantasan korupsi, terutama terkait pengadaan barang dan jasa.

Dia memberikan contoh, pembebasan tanah untuk Stadion Madya di Sanden, Magelang Utara. "Harga pasaran tanah Rp 50 ribu/m2, kok bisa dibeli Pemkot Rp 350 ribu/m2. Ini bisa terjadi karena otoritas pemerintah ikut bermain," tegasnya.

Tindakan Nyata

Yang penting, tambah aktivis LSM pemberantasan korupsi itu, untuk menghilangkan korupsi, suap, pungli, dan sejenisnya, harus dengan tindakan nyata dan bisa dipertanggungjawabkan ke publik. "Komitmen Wali Kota sudah bagus akan membentuk lembaga untuk pemberantasan korupsi. Katanya Forbes PM masuk di dalamnya," tegasnya.

Solusi yang diminta Forbes PM, ungkap Eddy, Wali Kota, pimpinan dan anggota DPRD, kepala SKPD, dan pimpinan instansi lainnya, harus bisa memberikan contoh kepada masyarakat bahwa mereka bebas dari perbuatan yang merugikan negara, serta melaksanakan efisiensi di semua bidang.

Kemudian kegiatan SKPD harus mengacu pada investasi, bukan proyek fisik seperti sekarang. Sebab investasi memberikan keuntungan multiefek. Salah satunya membuka lapangan kerja.

Komponen masyarakat antara lain pengusaha, perguruan tinggi diajak membangun Kota Magelang, seperti di Sragen. Untuk membuat kota ini bersih dari berbagai bentuk penyelewengan, pejabat harus mengedepankan budaya malu kalau melakukan korupsi. (P60-72)