PURWOKERTO-Untuk menjadikan Banyumas sebagai kabupaten yang pro investasi, dibutuhkan pemimpin yang memahami kondisi dan permasalahan daerah setempat. Banyumas dengan APBD 2007 sebesar Rp 877 miliar, pendapatan asli daerah (PAD)-nya hanya Rp 83 miliar atau 10 persen total APBD. ''Artinya Banyumas membutuhkan sokongan anggaran 90 persen dari pemerintah pusat dan provinsi,'' kata calon bupati Singgih Wiranto (AW), kemarin.

Anggaran Rp 877 miliar tersebut, untuk belanja langsung Rp 269 miliar sedang sisanya untuk membayar gaji PNS, DPRD, PTT dan sebagainya. ''Jadi ketergantungan kepada pemerintah pusat, provinsi sangat besar. Sedangkan pajak daerah yang kita setorkan ke pusat tidak lebih dari Rp 500 miliar,'' papar alumnus Fakultas Hukum Unsoed teersebut.

Melihat realita ini, Singgih tidak mau gegabah membuat kontrak politik dengan warga Banyumas. Secara lugas, dia mengatakan tidak mau menjanjikan program yang muluk-muluk, karena adanya keterbatasan dana. ''Kalau memenangi Pilkada, saya tidak bisa langsung mendatangkan investor ,'' tandasnya.

Untuk jalan saja dari hasil pemetaan 60 persen jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sisannya 40 persen rusak. Dis isi lain anggaran yang disediakan untuk perbaikan jalan hanya Rp 53 miliar atau hanya bisa mengatasi kerusakan 40 persen. ''Dalam kondisi demikian maka sulit untuk menarik investor, kita masih membutuhkan persiapan panjang sampai investor melirik Banyumas,'' paparnya.

Kemiskinan

Diakui, Banyumas masih perlu banyak belajar dari daerah lain. Untuk itu ke depan diupayakan, program yang pro investasi , pro pertumbuhan dan pro pengentasan kemikinan. Persiapan untuk mencapai tiga pro tadi pada tahun pertama, melakukan penelitian potensi unggulan daerah hingga tingkat kecamatan. Selain itu, promosi daerah, penyederhanaan perizinan pembebasan pajak daerah dan pemberian rasa aman berinvestasi. Mamahami kondisi Banyumas yang belum maksimal itu, Singgih dan pasangannya Ny Laily Manshur memilih bersikap sederhana. (P16-55)