SETELAH bangsa Palestina terbelah menjadi Palestina-Gaza dan Palestina-Tepi Barat, prospek berdirinya negara Palestina merdeka dan berakhirnya konflik Palestina-Israel semakin tidak jelas.

Sementara itu, setiap hari rakyat Palestina selalu menjadi korban peluru Israel. Di tengah-tengah semakin tidak menentunya keadaan di Palestina, Presiden Amerika Serikat (AS), George W Bush,memprakarsai diselenggarakannya konferensi perdamaian Palestina-Israel pada akhir November atau awal Desember 2007 di Annapolis, Maryland, AS.

Konferensi akan mempertemukan semua pihak yang berkait dalam konflik, yaitu Palestina (direpresentasikan oleh faksi Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas), Israel, AS, Uni Eropa, Rusia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Meskipun dibayangi terjadinya kebuntuan akibat banyaknya perbedaan pandangan antara Palestina dan Israel berkait dengn masalah perbatasan, status Jerusalem, dan masalah pengungsi, banyak pihak berharap konferensi tersebut mampu menghasilkan solusi konkret untuk mewujudkan Palestina yang berdaulat, dan secara umum mengakhiri konflik Palestina-Israel yang telah berlangsung sejak 1948.

Pelanggaran

Konflik Palestina-Israel telah berlangsung sejak pascapendirian negara Yahudi Israel pada 14 Mei 1948 hingga sekarang. Jika dirunut ke belakang, proses pembicaraan perdamaian telah dimulai sejak Konferensi Madrid 1991, Perjanjian Oslo 1993, KTT Camp David 2000, hingga inisiatif kelompok Kuartet -yaitu AS, Uni Eropa, Rusia, dan PBB- yang menggulirkan Peta Perdamaian (Road Map for Peace) pada 2003. Peta Perdamaian terdiri atas tiga fase. Pertama, dimulai Mei 2003, mengharuskan Palestina untuk mengakhiri penggunaan kekerasan dan terorisme serta pelaksanaan reformasi politik yang diikuti dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Konferensi internasional untuk mendukung pemulihan ekonomi Palestina, kontrol ketat terhadap penggunaan senjata, dan pemulihan hubungan negara-negara Arab dengan Israel seperti sebelum terjadinya intifada, menandai fase kedua yang dimulai Juni-Desember 2003.

Fase ketiga, dimulai awal 2004-2005, menargetkan terselesaikannya isu-isu krusial, seperti status Jerusalem, masalah pengungsi Palestina, dan garis perbatasan, yang kemudian mengerucut kepada berdirinya negara Palestina yang berdaulat penuh dan penghentian konflik Palestina-Israel secara permanen.

Namun sayangnya, Peta Perdamaian hanya menjadi bunga di atas kertas. Hingga kini, negara Palestina belum terwujud, jutaan pengungsi Palestina masih hidup menderita di kamp-kamp pengungsi, dan konflik Palestina-Israel belum berakhir.

Retorika

Penyelenggaraan konferensi perdamaian merupakan hal yang positif. Namun sayangnya, upaya AS dan Uni Eropa umumya hanya sebatas retorika politik. Sudah menjadi rahasia umum jika AS melakukan kebijakan standar ganda dalam hal konflik Palestina-Israel. Di satu pihak, AS menekan Palestina untuk menghancurkan infrastruktur perlawanan bersenjata yang dianggap sebagai aktivitas terorisme. Di lain pihak, Washington sering kali menutup mata atas berbagai tindak kekerasan luar biasa yang dilakukan militer maupun institusi intelijen Israel terhadap rakyat Palestina.

Peta Perdamaian hanya menjadi bunga di atas kertas. Hingga kini, negara Palestina belum terwujud, jutaan pengungsi Palestina masih hidup menderita di kamp-kamp pengungsi, dan konflik Palestina-Israel belum berakhir.

Konferensi yang akan dilakukan di Annapolis nanti tampaknya sangat kecil kemungkinannya dapat menyelesaikan konflik secara komprehensif. Alasannya, pertama, ada kecenderungan AS menggunakan konferensi tersebut semata-mata sebagai political marketing untuk menaikkan citra AS yang hancur akibat perang Irak yang tidak kunjung selesai. Dengan konferensi tersebut diharapkan citra AS sebagai negara kampiun demokrasi yang cinta damai akan pulih kembali.

Secara khusus, Presiden Bush sangat berkepentingan dengan diselenggarakannya konferensi perdamaian Annapolis. Ia membutuhkan bahan kampanye positif yang bisa dijual kepada rakyat AS. Konferensi Annapolis merupakan langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan terhadap pamor Partai Republik sekaligus menaikkan citra pribadi Presiden Bush.

Akibat kebijakannya menginvasi Irak pada 2003, Presiden Bush dan Partai Republik dicap sebagai orang yang gila perang dan gila minyak. Jajak pendapat yang dilakukan CNN dan Opinion Research Corporation Poll (ORCP) pada 10 Novemcer 2007 menunjukkan 23% responden mengatakan, dibandingkan Presiden AS lainnya, Bush adalah presiden paling buruk dan secara umum popularitas Bush tetap di bawah angka 40% selama lebih dari setahun.

Kedua, konferensi yang dilakukan di tengah terbelahnya bangsa Palestina, antara kelompok Fatah dan Hamas, dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari. Akibat konflik internal yang diikuti dengan pertikaian bersenjata pada Juni 2007 lalu, saat ini, de facto, ada dua pemerintahan yang berkuasa di Palestina, yaitu faksi Hamas yang berkuasa di Jalur Gaza dan faksi Fatah yang berkuasa di Tepi Barat.

AS, Israel, dan negara-negara Eropa hanya mengakui Fatah pimpinan Mahmoud Abbas sebagai wakil Pemerintahan Otoritas Palestina yang sah.

Kebijakan negara-negara tersebut pada dasarnya semakin mendorong terjadinya perpecahan di kalangan rakyat Palestina.

Masalah disintegrasi bangsa Palestina seharusnya menjadi fokus utama untuk segera diselesaikan. Tanpa adanya rekonsiliasi nasional dan persatuan di kalangan rakyat Palestina sendiri, agaknya sulit untuk mewujudkan Palestina sebagai negara berdaulat.

Selain itu, diperlukan kebijakan yang lebih mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak, tidak hanya untuk Israel melainkan juga Palestina. Jika kebijakan standar ganda masih menjadi panduan banyak negara, khususnya AS, konflik

Palestina-Israel tidak akan pernah berakhir dan rakyat Palestina masih harus menunggu lebih lama lagi untuk hidup damai dalam negara yang merdeka.(68)

- Khaironi, peneliti pada Social Development Center di Yogyakarta, dan Pemimpin Umum Mazhabuna Institute Yogyakarta.