Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Singapura kali ini menjadi berbeda dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Berbeda dalam nuansa, karena KTT kali ini bertepatan dengan rangkaian peringatan 40 tahun kelompok regional tersebut. Berbeda dalam substansi, karena ASEAN menandatangani piagam yang bakal menjadi landasan status legalitas baru blok itu. Berbeda dalam suasana, karena berbarengan dengan problem politik di Myanmar yang menjadi sorotan komunitas internasional. ASEAN mengalami momentum yang multifaset.

Sikap blok regional itu yang keukeuh pada kebijakan tidak campur tangan internal anggotanya kemudian ditafsirkan kalangan eksternal sebagai upaya "melindungi" rezim militer Myanmar. Reaksi keras dari Amerika Serikat dan Eropa tercermin dari ancaman Wakil Perdagangan AS Susan Schwab, yang tidak akan membahas pakta perdagangan bebas ASEAN-Amerika kalau isu Myanmar tidak ditangani dengan standar penegakan hak asasi manusia. Ancaman itu bukan gertak kosong yang bisa diabaikan begitu saja, karena potensi volume perdagangan senilai 168 miliar dolar AS bisa tersia-sia.

Hal itu tampaknya menjadi dilema bagi ASEAN. Pada satu sisi, kelompok itu hendak menunjukkan bahwa isu Myanmar bukan problem penting karena mereka harus berpegang pada prinsip kedaulatan masing-masing negara untuk menyelesaikan masalah politik internal. Pada sisi lain, isu yang dianggap tidak penting itu justru menjadi sangat penting karena komunitas internasional, khususnya Amerika Serikat dan Eropa, tidak sabar dengan proses demokratisasi ala junta dan menekan ASEAN untuk ikut mendesak Yangon. Tekanan diplomasi memaksa para pemimpin Asia Tenggara meninjau ulang sikap mereka.

Setidak-tidaknya, pergeseran sikap itu muncul dari seruan ASEAN terhadap Myanmar untuk mewujudkan demokrasi. Lebih tegas lagi, para pemimpin di Singapura menyatakan junta perlu bekerja sama dengan PBB dan membebaskan tahanan-tahanan politik. Filipina bahkan menyatakan tidak akan meratifikasi Piagam ASEAN apabila Yangon tidak melaksanakan dua butir seruan itu. Bertahan pada sikap semula tampaknya terlalu mahal bagi negara-negara anggota ASEAN, sebab cita-cita integrasi ekonomi dan perdagangan bebas pada 2015 dipertaruhkan. Tetapi, haruskah ASEAN tunduk pada tekanan internasional?

Piagam ASEAN, yang semestinya menjadi agenda isu dan tonggak penting babak baru sejarah blok itu, seolah-olah tenggelam oleh hiruk-pikuk reaksi dunia atas situasi politik di Myanmar. Semua pihak tentu sepaham, penindasan terhadap hak asasi manusia tidak dapat dibenarkan. Dan, itulah salah satu semangat dalam piagam tersebut. Karena itu, terlalu tergesa-gesa sebetulnya untuk langsung mengiyakan keraguan Amerika atas reputasi dan kredibilitas ASEAN. Merespons tuduhan itu dengan bergegas beringsut mengikuti angin tekanan malahan akan makin merongrong kredibilitas kita sendiri.

Kiranya penting untuk mengingat pengalaman diplomasi para bapak pendiri bangsa kita, yang mengajarkan untuk "teguh dalam prinsip, luwes dalam praksis". Penandatanganan Piagam ASEAN seharusnya menjadi tanda era baru bagi Asia Tenggara untuk berjuang lebih keras menegakkan hak asasi manusia. Inilah pijakan penting menuju abad berikut yang penuh tantangan dalam tali-temali kekuatan global yang bisa berubah dengan seketika. Sangat disayangkan apabila momentum penandatanganan piagam hanya menjadi ajang seremoni belaka. Kredibilitas ASEAN diuji dari implementasi piagam itu.