TALIWANG - Daerah baru hasil pemekaran berpotensi menjadi daerah percontohan daerah-daerah yang lebih lama, selama dia berhasil meletakkan dasar tata kelola pemerintahan yang baik, mampu memberikan pelayanan yang baik dan mensejahterakan warganya.

Demikian dikatakan Mendagri Mardiyanto saat meresmikan Kantor Bupati dan Sekda Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang, NTB, kemarin. Menurutnya, hakekat pemekaran yang dilanjutkan dengan pembangunan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah yang dimaksud.

Pelayanan yang sangat diharapkan dan sifatnya mendasar adalah pendidikan dan kesehatan. ''Saya melihat di Sumbawa Barat ini sudah ada mekanisme untuk mensejahterakan warganya dengan mengelola secara benar potensinya,'' katanya.

Mendagri menyatakan tidak akan mendukung pembangunan-pembangunan yang sifatnya monumental tapi kurang menyentuh rakyat. Pembangunan hakekatnya harus menyentuh dan dapat dirasakan masyarakat dan Pemda adalah pelayan masyarakat. ''Jangan sampai kantor Pemda bagus, megah tapi rakyat justru takut masuk, padahal mereka harus dilayani,'' ujarnya.

Bupati Sumbawa Barat KH Zulkifli Muhadli SH MM dalam sambutannya mengungkapkan bahwa daerahnya telah mampu memberikan pendidikan gratis dari TK hingga S1 dan S2 untuk warganya. ''Untuk pendatang pun kami siap menggratiskan hingga SMU dan yang sederajat. Sedangkan untuk perguruan tingginya, bagi para pendatang kami bantu 50 persen.''

Zulkifli mengatakan, dalam melaksanakan pembangunan juga telah melibatkan peran serta Ketua RT. Para Ketua RT betul-betul menguasai Sistem Informasi Orang Susah (SIOS) dan orang sakit di wilayahnya. Sehingga bisa menginformasikan kepada Pemda siapa-siapa yang layak segera dibantu. (F4-49)