| Rabu, 21 Nopember 2007 | NASIONAL |
DPR Dituduh Jadi Beking
JAKARTA- Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Mabes Polri Irjend Sisno Adiwinoto menduga, tersangka kasus pencucian uang Adelin Lis, yang kini berstatus buron, dibekingi oleh orang kuat selama dalam pelarian. Orang kuat itu bisa dari birokrasi atau anggota DPR. "Dia itu banyak duit. Banyak orang kuat, banyak kroni, banyak teman bisa saja sudah memfasilitasi dia keluar (negeri-red) atau menyimpan dia di dalam negeri. Orang kuat itu bisa birokrasi, bisa DPR," ujar Sisno di sela-sela seminar sehari Pengamanan Bandara dan Keselamatan Penerbangan Sesuai Standar Internasional di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (20/11). Menurutnya, kemungkinan Adelin berada di dalam dan di luar negeri, sama-sama kuat. Namun pihaknya akan mengejar terdakwa kasus pembalakan hutan tersebut hingga ke lubang semut. "Masih mau dikejar sampai ke lubang semut. Adelin itu kemungkinannya sudah ke luar negeri atau masih di dalam negeri, itu dua-duanya sama kuat," tegas Sisno. Dia mengatakan, telah membentuk tim khusus di seluruh Polda di Indonesia untuk mengendus keberadaan Adelin. Selain memastikan pencekalan terhadap Adelin, pihaknya telah mengirimkan pemberitahuan perkara ke sejumlah negara. DPR Bantah Komisi III DPR membantah tudingan Sisno Adiwinoto dan minta Polri agar tidak melempar tanggung jawab. Jika benar, dia meminta menyebutkan nama siapa anggota DPR itu. "Bisa jadi justru di pihak penegak hukum, baik kepolisian dan kejaksaan yang mempunyai andil lolosnya Adelin," kata Ketua Komisi III Trimedya Pandjaitan di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Selasa (20/11). Politikus Fraksi PDI-P ini menyarankan agar pihak polri dan kejaksaan tidak saling lempar tanggung jawab. "Kasus ini menunjukkan pihak kepolisian dan kejaksaan tidak mempunyai kepedulian terhadap bebasnya Adelin, sekaligus bukti kejaksaan tidak bisa menahan orang walaupun hanya satu menit," tandasnya. Wakil Ketua Komisi III Mulfahri Harahap pun menyatakan tidak ada anggota ewan yang melindungi Adelin. "Bisa jadi tudingan Polri justru mengarah ke pihak eksekutif dan yudikatif," tandasnya. Menurutnya, Komisi III sudah membentuk panitia kerja (panja) khusus pembalakan liar, dengan harapan dapat mendalami semua hal yang berkaitan dengan kasus pembalakan liar mulai dari proses hukum sampai peradilan. Sedangkan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Sutan Bhatoegana meminta agar Polri tidak asal menuding. "Kami akan meminta kepada Pak Sisno untuk membuktikannya," tandasnya.(J21,J22,H28-49) |