JAKARTA- Fraksi Partai Golkar (FPG) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P) membantah telah mengintervensi Badan Kehormatan (BK) DPR dalam menyelidiki dugaan aliran dana BI ke Parlemen.

"Justru sebagai alat kelengkapan Dewan mengurusi etika anggota dewan, fraksi memberi keleluasan sepenuhnya kepada BK melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPR," kata Ketua FPG Priyo Budi Santoso di Gedung DPR Jakarta, Selasa (20/11).

Priyo juga membantah adanya perbedaan suara antara Ketua BK Irsyad Sudiro dan anggota lainnya terkait banyaknya anggota Partai Golkar yang diduga menerima aliran dana BI. Anggota Komisi II ini mengingatkan agar semua pihak melihat secara fair masalah ini. "Sebab, dari laporan Ketua BPK (Anwar Nasution-red), aliran dana BI juga mengalir ke tangan jaksa, dan kepolisian. Kalau laporan itu memang benar dan kredibel, akan menjadi skandal besar dan mengukuhkan kegoncangan ekonomi Indonesia."

Menurutnya, FPG mempersilakan BK bertindak bila data-data dianggap sudah lengkap dan bisa diklarifikasi. "Kalau klarifikasi kan belum tentu bersalah dan BK bisa dituntut. Dokumen sekarang ini belum jelas," tandasnya.

Tidak Etis

Secara terpisah, sekretaris FPDI-P Ganjar Pranowo mengatakan, fraksinya mencoba menghargai masing-masing alat kelengkapan DPR seperti BK. Kalau fraksi intervensi ke wilayah alat kelengkapan nanti bisa menjadi tidak etis.

"Sebenarnya alat-alat kelengkapan ini kita buat filosofinya untuk mendukung kinerja anggota Dewan. Jadi, biarkan saja mereka bekerja apa adanya dan tidak harus kita melakukan praduga yang bersalah tapi praduga tidak bersalah," ujarnya.

Untuk itu proses penyelidikan jangan diintervensi dan biarkan semua data diproses. "FPDI-P tidak akan mengintervensi anggotanya. Justru kita ini akan memberdayakan semua fraksi kita di mana pun."

Sementara itu, Ketua BK Irsyad Sudiro menegaskan, tidak ada intervensi dari mana pun dalam penyelidikan kasus aliran dana BI. Namun laporan Koalisi Penegak Citra DPR belum lengkap berupa dokumen dan data ke BK. "Jadi, BK masih menunggu agar koalisi bisa secepatnya melengkapi dokumen dan data-data terkait aliran dana BI ke DPR," tandasnya.(J22-77)