JAKARTA- DPR berhak menolak usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengangkat mantan menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin menjadi duta besar Indonesia untuk Yunani, jika yang bersangkutan dinilai tidak layak.

"Apabila yang bersangkutan (Hamid-red) tidak lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi I dan dinyatakan tidak layak, maka DPR akan memutuskan untuk menolak Hamid sebagai calon dubes," kata anggota Komisi I DPR Yuddy Chrisnandi di Gedung DPR Jakarta, Selasa (20/11).

Politikus Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, dalam uji yang akan dilaksanakan 26 dan 27 November mendatang tidak tertutup kemungkinan ada anggota Komisi I DPR meminta klarifikasi mengenai latar belakang Hamid Awaluddin.

"Di dalam fit and proper test semua persoalan akan ditanyakan, termasuk masalah pribadi. Jadi, tidak mustahil kalau nanti ada anggota Komisi I yang mempertanyakan mengenai keterlibatan Hamid dalam korupsi di KPU, termasuk saat dia menjabat menjadi Menkum dan HAM, seperti kasus dana Tommy Soeharto di BNP Paribas," tandasnya.

Yuddy menegaskan, keputusan akhir untuk mengangkat dubes tetap ada pada DPR, karena berdasarkan pengalaman, lembaga ini bisa menolak nama yang diajukan presiden.

Rekomendasi Komisi I ada tiga. Pertama, layak menjadi dubes sesuai usulan presiden. Kedua, layak menjadi dubes tapi tidak cocok di negara yang diusulkan dan diserahkan kembali pada deplu untuk mencari negara yang cocok. Ketiga, tidak layak untuk menjadi dubes.

Nama Bermasalah

Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Effendi Choirie mengungkapkan ada yang mempertanyakan beberapa nama yang bermasalah. "Masak wakil negara dan bangsa dipilih dari orang yang bermasalah. Tapi saya tidak mau menyebut siapa-siapa yang dianggap bermasalah itu. Yang jelas, mereka pernah menempati posisi strategis di negeri ini," ucapnya.

Anggota Komisi I DPR, Arief Mudatsir Mandan (FPPP) mengakui, beberapa menteri yang diusulkan menjadi dubes akan menyulitkan posisi Komisi I dalam pengujian nanti.

"Sedangkan nama-nama seperti Hamid dan Sugiharto saya prediksikan akan sulit menghadapi Komisi I DPR guna menembus batas kualifikasi," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Yusron Ihza Mahendra, mengatakan, nama-nama calon dubes itu masih bersifat internal antara DPR dengan pemerintah.

"Saya agak sulit menanggapi, sebab nama-nama itu baru bisa disampaikan ke publik saat fit and proper test," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR, Sutan Bhatoegana, menilai Hamid layak dicalonkan menjadi dubes. "Saya kira nama-nama yang dicalonkan itu kapabel, sehingga, pencalonan mereka tidak akan merusak citra Presiden," kata Sutan.(J22,H28-48)