SINGAPURA - Sepuluh pemimpin negara kemarin menandatangani piagam ASEAN (Association of South East Asian Nations) yang bertujuan membentuk blok ekonomi di Asia Tenggara. Namun kontroversi mengenai Myanmar tetap menjadi ganjalan.

Penandatanganan piagam bersejarah yang mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia itu berlangsung di Island Ballroom Hotel Shangri-La, Singapura. Selaku tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-13 ASEAN, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menjadi pemimpin pertama yang meneken dokumen tersebut.

''Piagam baru ini akan bermanfaat bagi semua anggota ASEAN. Ini merupakan momen bersejarah, karena piagam ini akan menyelesaikan sejumlah tantangan dan menciptakan peluang,'' kata Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebagai konsekuensinya, Indonesia segera meratifikasi pasal-pasal dalam piagam yang antara lain menyepakati prinsip demokrasi, good governance, dan perlindungan HAM. ''Dengan begitu, penegakan HAM di Indonesia tentu akan lebih baik,'' kata Jubir Presiden Dino Patti Djalal, kemarin. Demikian dilaporkan wartawan Suara Merdeka Dwi Pamuji Sulistyanto dari arena KTT.

Selain PM Singapura Lee dan Presiden RI Yudhoyono, pemimpin lainnya yang meneken piagam itu adalah Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Kamboja Samdech Hun Sen, Perdana Menteri Laos Bouasone Bouphavanh, Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Myanmar Thein Sein, Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo, Perdana Menteri Thailand Surayud Chulanont, dan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung.

Hadir pada kesempatan tersebut para menteri luar negeri ASEAN, para anggota Eminent Persons Group (EPG), para anggota The Hight Level Task Force (HLTF) on the Drafting of the ASEAN Charter, Sekjen ASEAN, dan undangan lainnya.

Perdana Menteri Myanmar terlihat tegang sepanjang seremoni pertemuan puncak itu. Sebaliknya, Arroyo tampak murah senyum. Arroyo semula mengancam tidak akan menandatangani piagam itu jika Myanmar tidak melakukan demokratisasi.

Sehari sebelumnya, Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa sikap lunak ASEAN terhadap Yangon akan mengakibatkan kelompok Asia Tenggara itu kehilangan peluang untuk membuat kesepakatan perdagangan bebas dengan Washington. Uni Eropa juga memperberat sanksi terhadap Myanmar.

Sekretaris Jenderal ASEAN Ong Keng Yong mengakui bahwa isu Myanmar telah menjadi ganjalan masalah bagi organisasi Asia Tenggara tersebut.

''Kami tidak ingin bersikap konfrontatif dalam situasi seperti ini. Yang penting, kami ingin memfokuskan pada piagam organisasi kami,'' kata Ong.

Para diplomat ASEAN mengatakan, kelompok itu menghadapi dilema. Di satu sisi, keanggotaan Myanmar mempersulit upaya-upaya untuk menciptakan blok yang berpengaruh di percaturan politik internasional. Namun di lain sisi, sikap keras terhadap junta justru akan membuat Myanmar makin mendekati China.

''Myanmar telah menjadi negara penyangga antara China dan ASEAN,'' kata Tony Regan. ''Kebijakan ASEAN adalah menjadikan Myanmar sebagai sahabat.''

Piagam itu menyatakan, ASEAN bakal menjadi blok ekonomi perdagangan bebas paling lambat tahun 2015. Namun kelompok itu menolak pola integrasi dan penyatuan mata uang, seperti diterapkan oleh Uni Eropa. ''ASEAN, setelah 40 tahun, kini menjadi entitas legal. Namun struktur kelembagaannya berbeda,'' kata Menteri Perdagangan RI Marie Pangestu.(rtr-ben)