JEPARA - Isu rencana penangkapan mahasiswa yang mendampingi masyarakat Balong yang anti-PLTN Muria muncul, Selasa (20/11). Tak hanya mahasiswa, para pengurus Persatuan Masyarakat Balong (PMB) yang selama ini solid menolak rencana megaproyek tersebut pun tak luput dari sasaran. Isu itu muncul di tengah imbauan agar tidak terjadi aksi saling provokasi di Desa Balong.

"Isu itu masuk ke kami melalui pesan di ponsel. Namun nomor tersebut tidak bisa dihubungi kembali," ujar Darul Hasyim Fath, mahasiswa Fisipol UGM Yogyakarta yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Tolak PLTN (Kraton), kemarin.

Kendati tidak terbukti adanya penangkapan tersebut, pihaknya memperoleh informasi adanya aparat kepolisian yang menanyakan soal kiprah para mahasiswa itu di Balong. "Saya tidak tahu di balik kebenaran informasi rencana penangkapan itu," tandasnya.

Dia hanya memberikan informasi, dirinya akan dipanggil Polsek Kembang Kamis besok terkait dengan laporannya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terlapor, Suyitno, warga desa setempat. "Kami akan penuhi panggilan tersebut," tandas Darul.

Kemarin, hanya seorang mahasiswa yang tinggal di Balong dari tujuh orang yang berbaur dengan masyarakat. Selain dari UGM, juga dari UMY. Mereka ke Yogyakarta untuk kegiatan akademis masing-masing.

Terkait dengan isu tersebut, Kabag Ops Polres Jepara Kompol Djoko Septiono saat dimintai konfirmasi mengaku tidak tahu. "Kepolisian tidak akan melakukan penangkapan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum berupa dasar-dasar yang bisa dijadikan pijakan," tegasnya.

Dalam konteks gesekan masyarakat yang pro, kontra, dan netral terhadap rencana PLTN, kepolisian masih sebatas memantau perkembangannya.

Kerukunan Warga

"Kepolisian masih mengedepankan langkah-langkah yang menuju pada kerukunan warga," ucap dia.

Sementara itu, dalam pertemuan petinggi desa dan sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Setda, Senin lalu, terungkap rencana pengunduran diri Ketua BPD Sudarno karena persoalan di desa itu. Namun, pengunduran diri belum diproses. Kabag Informasi dan Komunikasi Hadi Priyanto mengungkapkan, Pemkab mengimbau langkah pendinginan suasana di Balong oleh kelompok mana pun.

Rencananya, ujar dia, Pemkab akan berkirim surat ke universitas tempat asal mahasiswa itu. "Surat akan menanyakan, apakah kiprahnya di Balong terkait dengan misi dari perguruan tinggi," kata Hadi.

Tentang maksud di balik langkah itu, Hadi menyatakan hanya untuk mendudukkan persoalan legalitas aktivitas mahasiswa. Tentang rencana ini, Darul yang menempuh studi di Ilmu Pemerintahan menyatakan tidak masalah. Dia hanya mengingatkan pemerintah agar dalam konteks gerakannya tidak menempuh kebijakan yang tidak penting.

"Buat apa itu dilakukan? Apa yang terjadi di Desa Balong justru bagian dari ketidakjelasan sikap Pemkab terkait dengan rencana PLTN Muria. Apa yang salah dari mahasiswa yang berjuang bersama-sama warga? Apa yang terjadi di Balong tidak semestinya terjadi, jika pemerintah memiliki ketegasan sikap," tandasnya. (H15-19)