ISLAMABAD - Pakistan mulai membebaskan lebih dari 5.000 pengacara, oposan, dan aktivis hak asasi yang ditahan sejak Presiden Pervez Musharraf memberlakukan status darurat dua pekan lalu.

Jenderal Musharraf telah ditekan oleh oposisi, Amerika Serikat, dan negara-negara Barat untuk mencabut status darurat serta menjamin pemilihan umum Januari berlangsung bebas dan adil.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Javed Iqbal Cheema mengatakan, 3.400 orang dibebaskan kemarin. Sekitar 2.000 lainnya akan dibebaskan dalam waktu dekat.

Analis berpendapat, sikap lunak Musharraf itu akan diuji pada masa kampanye pemilu. Apakah aparatnya akan menangkap kembali para aktivis yang melakukan pawai selama kampanye. Jika itu terjadi, gerakan anti-Musharraf bakal makin besar.

Ke Saudi

''Walaupun aksi protes merupakan bagian dari proses demokrasi, pemerintah pusat dan daerah tidak akan membiarkan segala tindakan yang dapat menimbulkan kekacauan selama masa kampanye pemilu,'' kata Cheema.

Musharraf kemarin berangkat ke Arab Saudi. Kepergiannya itu memicu spekulasi bahwa dia ingin menemui musuh bebuyutannya, mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif yang kini tinggal di Jeddah. Dia menggulingkan Sharif melalui kudeta pada 1999.

''Tampaknya Jenderal Musharraf berusaha membuka kontak dengan Sharif. Dia tidak pernah dalam posisi selemah ini. Dia dikecam komunitas internasional, lokal, dan masyarakat sipil,'' kata Shafqat Mahmood, mantan menteri yang kini menjadi analis.

Partai-partai oposisi utama Pakistan memboikot pertemuan yang diadakan komisi pemilu untuk membahas aturan pelaksanaan pemilu. Partai Rakyat Pakistan pimpinan perdana menteri Benazir Bhutto, Liga Muslim Pakistan pimpinan Sharif, aliansi Islamis, dan partai pimpinan legenda kriket Imran Khan tidak mengikuti pertemuan itu. Oposisi telah menyatakan akan memboikot pemilu yang diusulkan oleh Musharraf untuk diselenggarakan pada 8 Januari. (rtr-ben-26)