PURWOKERTO-Calon wakil bupati Banyumas Tossy Aryanto mengatakan masih ada beberapa masalah yang perlu ditangani. ''Contohnya kurang pemahaman berpolitik dan berdemokrasi dalam masyarakat,'' tuturnya, kemarin.

Selain itu, angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi, derajat kesehatan dan pendidikan rendah, serta kelambanan penegakan hukum dan pemulihan ekonomi. Berpasangan dengan calon bupati Bambang Priyono yang didukung koalisi tiga partai, bagi Tossy yang baru berusia 34 tahun itu tidak masalah. Bujangan lulusan Magister Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) itu sudah menjalin komunikasi sejak 2005.

Direktur sebuah perusahaan di Jakarta yang menguasai fire engineering (penanganan kebakaran bersertifikasi NFPA International) itu juga ahli di bidang strategi penjualan dan pemasaran, manajemen perusahaan, serta manajemen pertanian.

Ia menilai ekonomi daerah saat ini sangat bergantung pada dana alokasi umum (DAU) dan dana perimbangan sehingga sulit mendapatkan biaya secara otonom. ''Pembangunan daerah tidak tepat sasaran sehingga terjadi inefisiensi,'' tandasnya.

Perekonomian Kuat

Resepnya adalah pembangunan berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat Banyumas. Langkah yang dilakukan, yakni membangun perekonomian yang kuat serta menciptakan iklim ekonomi dan usaha yang sehat.

Di samping itu, menyediakan pendidikan dan pelayanan kesehatan murah serta menciptakan rasa aman dan tentram dalam masyarakat dalam kehidupan demokratis dan agamis

Tossy juga berpendapat perlu menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, profesional, efisien, dan efektif dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat. ''Penting pula meningkatkan pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan dan perkotaan yang lebih harmonis dan sinergis,'' tandasnya.

Semua itu harus dilakukan melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dialogis dan humanis, penataan kelembagaan, serta penyiapan SDM dan perangkat lunak yang efektif. Untuk itu dibutuhkan reorientasi dan revitalisasi pelayanan birokrasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam pengamanan lingkungannya, serta pengembangan pertanian, pertambangan, dan industri kecil.(P16-27)