SINGAPURA - Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan tidak ada negara Asia yang mendukung sanksi terhadap Myanmar. ''Cara itu telah dilakukan terhadap Irak. Tak seorang pun ingin nasib buruk seperti Irak dialami oleh sebuah negara di Asia Tenggara,'' ujarnya, seperti dikutip Channel News Asia kemarin, menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Association of South East Asian Nations (ASEAN).

Laos dan Kamboja juga mengecam sanksi ekonomi negara-negara Barat terhadap Myanmar. Kedua negara itu juga mengimbau Barat untuk tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara anggota ASEAN.

Laos menjalin kerja sama politik dan ekonomi yang erat dengan Yangon. Kunjungan pertama PM Myanmar adalah ke Laos setelah dia dilantik bulan lalu.

''Kami mengutuk pemberlakuan sanksi atau embargo ekonomi terhadap Myanmar,'' kata PM Laos Bouasone Bouphavanh.

PM Kamboja Hun Sen juga mengecam sanksi-sanksi tersebut. ''Sanksi ekonomi tidak baik. Langkah itu tidak akan melumpuhkan para pemimpin Myanmar, tetapi justru menjadi bencana bagi penduduk. Cara tersebut benar-benar kontraproduktif,'' ujar Hun Sen menjawab pertanyaan dalam forum bisnis.

Dalam KTT yang dimulai Selasa besok, para pemimpin dari 10 negara anggota akan menandatangani piagam ASEAN yang mendorong penegakan hak asasi manusia.

Prinsip ASEAN

September lalu, junta Myanmar melakukan tindakan brutal terhadap pengunjuk rasa sehingga menewaskan sedikitnya 15 orang. Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya kemudian menjatuhkan sanksi ekonomi sebagai reaksi atas kekejaman junta militer tersebut.

ASEAN juga ditekan komunitas internasional untuk bersikap lebih tegas terhadap Myanmar. Yangon menjadi anggota ASEAN pada tahun 1997, sama dengan Laos. Sementara Kamboja bergabung dengan kelompok regional itu pada 1999.

''Semua tindakan kita terhadap Myanmar seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip ASEAN,'' kata Bouphavanh. ''ASEAN harus tetap menganut prinsip mendasar, yakni menghormati kemandirian dan kedaulatan tiap-tiap negara anggota. Prinsip tidak campur tangan merupakan faktor kunci untuk mempertahankan kerukunan di ASEAN.''

Jumat lalu, Senat AS dengan suara bulat mendesak ASEAN untuk menonaktifkan Myanmar dari keanggotaan kelompok negara Asia Tenggara tersebut. Namun Sekretaris Jenderal ASEAN Ong Keng Yong mengatakan, hal itu kecil kemumngkinan disetujui.

Oktober lalu, Washington makin memperketat ekspor ke Myanmar. Embargo itu mencakup larangan mengekspor komputer berteknologi tinggi ke Yangon. Selain itu, 11 tokoh militer Yangon juga masuk daftar sanksi. Pada bulan yang sama, Uni Eropa juga memperberat sanksi terhadap Yangon. Sanksi itu meliputi larangan visa dan pembekuan aset sejumlah jenderal Myanmar.

Eropa juga memberlakukan embargo penjualan peralatan untuk sektor industri kayu, logam, pertambangan, dan batu mulia. Pengusaha-pengusaha Eropa juga dilarang berinvestasi ke Yangon. (rtr-ben-25)