PRISTINA - Kosovo tampaknya akan dipimpin oleh koalisi besar menyusul kemenangan Partai Demokrasi oposisi dalam pemilihan parlemen Minggu kemarin. Koalisi ini diprediksi bakal membawa provinsi berpenduduk mayoritas etnis Albania itu merdeka dari Serbia.

Pemimpin Partai Demokrasi Hashim Thaci langsung merayakan kemenangan itu. Seorang pengurus partai mengatakan, Thaci bakal berkoalisi dengan Liga Kosovo Demokratik yang meraih suara terbanyak setelah Partai Demokrasi. ''Koalisi itu sangat mungkin karena tidak ada pilihan lain,'' kata dia.

Partai Demokrasi dan Liga Kosovo sebetulnya adalah dua seteru politik, terutama sejak pejuang-pejuang gerilyawan Thaci tidak sabar dengan kebijakan pasif Liga Kosovo mengenai kekuasaan Serbia pada 1990-an. Sumber itu mengatakan, elite partai menepis kemungkinan pakta dengan Aliansi Kosovo Baru pimpinan miliarder Behgjet Pacolli.

Kemungkinan koalisi tersebut juga dikemukakan sumber lain di partai itu. Koalisi itu akan didukung partai-partai kecil untuk mengamankan mayoritas di parlemen yang beranggotakan 120 kursi.

Partai Demokrasi pimpinan Thaci meraih 34 persen suara. Pemilu ini ditandai dengan rendahnya partisipasi pemilih serta boikot oleh Serbia untuk memrotes rencana kemerdekaan Kosovo.

''Dengan kemenangan ini kita memulai abad baru,'' kata Thaci di hadapan pendukungnya. ''Kami menunjukkan bahwa Kosovo siap bergerak menuju kemerdekaan dan kebebasan.''

Dukung Kemerdekaan

Seluruh partai mendukung deklarasi kemerdekaan untuk memisahkan diri dari Serbia. Provinsi itu berada di bawah pemerintahan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perlindungan NATO sejak 1999.

Namun, tekad merdeka itu mendapat ganjalan dengan rendahnya partisipasi pemilih. Hanya 40 persen dari 1,5 juta pemilih yang memberikan suaranya. Hal itu menunjukkan, banyak warga menganggap kemerdekaan belum menjadi jaminan untuk peningkatan kesejahteraan mereka.

''Ini bukan soal kemerdekaan. Pemilih sedikit karena rakyat saat ini depresi. Ini menyangkut situasi ekonomi, tidak ada air, tidak ada listrik, tidak ada pekerjaan,'' kata analis Berat Buzhala.

Kelompok minoritas Serbia memboikot pemilu. Boikot itu atas instruksi Belgrado yang menyatakan tidak akan mengesahkan parlemen karena mengancam akan mendeklarasikan kemerdekaan dalam beberapa pekan ini.

''Pemilu ini bukan mengenai status Kosovo,'' kata Thaci. Dia disebut-sebut sebagai calon kuat perdana menteri baru Kosovo. ''Kami akan mendeklarasikan kemerdekaan segera setelah 10 Desember.''

Tanggal 10 Desember adalah batas waktu bagi mediator Rusia, Amerika Serikat dan Uni Eropa merumuskan kompromi antara Serbia dan mayoritas Albania di Kosovo.

Gerilyawan Kosovo mengangkat senjata pada 1998 untuk menumbangkan rezim represif Slobodan Milosevic. Tindakan brutal Milosevic telah memaksa hampir satu juta warga mengungsi. NATO turun tangan pada 1999 dan sejak itu profvinsi tersebut berada di bawah pemerintahan PBB.(rtr-gn-25)