SALATIGA-Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus dapat menghindari praktik penyimpangan yang rentan terjadi dalam manajemen pengelolaannya. Sebab jika tidak dapat dihindari, akan berdampak pada manajemen dan kesehatan BPR. Pemimpin Bank Indonesia (BI) Koordinator Jateng-DIY Amril Arief mengatakan, ada sejumlah praktik penyimpangan dengan diterapkannya integritas pemilik di BPR.

''Di antaranya, pemilik menjadi komisaris, direksi, dan karyawan,'' kata Amril saat memberikan Pelatihan Sertifikasi Profesi Direktur BPR se-Jateng Angkatan XX di Hotel Quality Salatiga, Selasa (13/11).

Diterangkan, pemilik yang menjadi komisaris berdampak pada pemberikan gaji/fasilitas lebih besar dari direksi, serta memberikan persetujuan kredit kepada saudara atau lembaga tanpa ada persyaratan yang benar. Bila pemilik menjadi direksi, akan meminta gaji/fasilitas lebih besar dari karyawan, mengatur komisaris, dan proses rekrutmen karya-wan tidak transparan. Sedangkan jika pemilik menjadi karyawan, bakal memiliki wewenang lebih tinggi dari komisaris dan direksi, sehingga aturan semakin tidak jelas. Termasuk menerima gaji lebih tinggi dari karyawan lain. ''Penyimpangan itu harus dihindari sejak awal, sehingga tidak berdampak pada manajerial,'' ujarnya.

Ada pula praktik penyimpangan tidak diterapkannya integritas pemilik/karyawan di BPR, seperti penyalahgunaan uang untuk kepentingan pribadi, bahkan menggunakan uang setoran. Kemudian penyelewenangan kredit, seperti proses kredit tidak benar dan pemberian bunga tak wajar serta menggunakan waktu kerja untuk kepentingan pribadi.

Terpisah Ketua Umum Pengurus Yayasan Perbarindo Sejahtera Hermawan Triono SE menerangkan, pelatihan sertifikasi bergelombang itu merupakan keharusan bagi direksi dan calon direksi BPR. Tahun 2008 mendatang semua direksi dari 393 BPR di Jateng sudah tersertifikasi profesi. ''Sekarang sudah 60 persen direksi tersertifikasi,'' paparnya. (H2-33)