PERMASALAHAN utama pembangunan kesehatan adalah masalah perilaku masyarakat. Sampai saat ini, sebagian anggota masyarakat belum berperilaku hidup bersih dan sehat. Dalam upaya mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, dibutuhkan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kesehatan yang berupa Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).

Bentuk-bentuk UKBM yang sudah ada pada saat ini antara lain Posyandu, Saka Bakti Musada (SBH), Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK), dan Dana Sehat.Namun pada perkembangannya, perannya belum begitu menggembirakan, bahkan berkesan masih berjalan sendiri-sendiri. Dua belas November 2007 lalu merupakan Hari Kesehatan Nasional ke-43. Peringatannya bertema "Rakyat Sehat, Negara Kuat". Tujuan dari tema itu adalah menggerakkan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) agar tercipta kemandirian masyarakat di bidang kesehatan.

Di Provinsi Jawa Tengah, peringatan tersebut diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat, misalnya seminar, dialog interaktif, dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN), yang kemudian ditutup dengan acara puncak yaitu kegiatan Jambore Poliklinik Kesehatan Desa (JPKD).

Dasar Musyawarah

Apa yang disebut Poliklinik Kesehatan Desa (PKD)? Ia adalah suatu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibentuk oleh, untuk, dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah desa/kelurahan dan didukung oleh tenaga kesehatan profesional untuk melakukan upaya promotif, preventif, dan kuratif sesuai dengan kewenangannya di bawah pembinaan teknis Puskesmas (Peraturan Gubernur No 90/ 2005).

Dengan demikian PKD adalah merupakan aset desa yang pengelolaan dan kesinambungannya sepenuhnya bergantung kepada pemerintah/ masyarakat desa/ kelurahan. Gagasan awal didirikannya PKD adalah dari Gubernur Jawa Tengah waktu itu (Mardiyanto). Gagasan itu muncul setelah melihat permasalahan kesehatan yang ada, misalnya gizi buruk, penyakit-penyakit menular, serta penyakit infeksi lainnya yang banyak diderita oleh masyarakat miskin dan tinggal di pedesaan.

Harapan dengan adanya PKD tersebut, permasalah kesehatan di Jawa Tengah akan segera teratasi. Pendirian PKD dilakukan dengan memanfaatkan adanya Pondok Bersalin Desa (Polindes) dan tenaga bidan yang ada di 4.322 desa, yang selama ini hanya memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak saja.

Polindes tersebut kemudian dikembangkan menjadi PKD, yang tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi yang paling utama adalah pemberdayaan masyarakat, deteksi dini, serta kegawatdaruratan.

Program pemberdayaan "dianggap" program yang kurang populis, karena tidak ada sumbangsihnya dengan pendapatan asli daerah (PAD), bahkan ada yang menganggap hanya membebani pemerintah daerah, serta tidak menghasilkan apa-apa. Hal tersebut sangatlah wajar, karena hasil dari pemberdayaan masyarakat tidak bisa dinikmati dan dilihat secara cepat, namun memerlukan waktu dan proses yang lama.

Hal tersebut sangatlah wajar, karena selama ini masyarakat hanya dijadikan objek pembangunan semata. Masyarakat jarang dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pembangunan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta potensi yang ada. Akibatnya, terhadap program-program yang ditawarkan oleh pemerintah, masyarakat kurang mempunyai rasa handarbeni.

Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat noninstruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan dan mencari pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun LSM dan tokoh masyarakat (UNICEF, 1999).

Hasil dari pemberdayaan masyarakat adalah kemandirian masyarakat dan keluarga. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan proses, sedangkan kemandirian masyarakat merupakan hasilnya. Karenanya, kemandirian masyarakat bisa diartikan sebagai kemampuan untuk dapat mengidentifikasi masalah, merencanakan, dan melakukan pemecahan masalahnya dengan memanfaatkan potensi setempat, tanpa bergantung kepada bantuan dari luar.

Program-program yang berbentuk pemberdayaan masyarakat, sudah saatnya mendapatkan prioritas dalam pembangunan, khususnya di bidang kesehatan. Potensi yang ada di masyarakat terus digali dan dikembangkan, sehingga masyarakat diharapkan bisa mengupayakan kesehatannya secara mandiri tanpa menggantungkan kepada pemerintah.

--- dr. Hartanto, M.Med.Sc, kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah