Terkadang kita merasa terlalu disibukkan oleh urusan pilkada. Seakan hidup dari pilkada ke pilkada. Mengapa sampai ada kesan demikian. Apa ada sesuatu yang salah dengan pilkada? Sebenarnya pemilihan gubernur, bupati atau walikota adalah peristiwa biasa. Itulah bagian dari demokrasi di mana kita harus memilih pemimpin daerah dan wakil rakyat. Namun karena begitu banyak daerah di negara kita maka kesannya setiap saat selalu ada pilkada. Celakanya tak semua berjalan mulus. Ribut-ribut sering terjadi. Yang kalah tak legawa menerima kekalahan. Itulah yang menambah hiruk pikuk sehingga malah bisa kontraproduktif.

Mulai pilkada di Depok yang ribut berkepanjangan, sekarang pun ketegangan terjadi di berbagai wilayah di tanah air seperti Maluku Utara dan Sulawesi Selatan. Di Jawa Tengah pun demikian meskipun relatif tak banyak. Baru-baru ini hasil pilkada di Cilacap juga menuai protes dari kubu yang kalah sementara di Brebes juga demikian. Memang masih bisa dikatakan, yang terlibat hanya sekelompok masyarakat dan mereka adalah orang-orang yang berkepentingan atau digerakkan oleh kepentingan. Tetapi kesan terjadinya perpecahan tetaplah mengganggu kondusifitas. Rupanya berdemokrasi pun perlu belajar termasuk dalam menerima kekalahan.

Belum lagi kalau kita bicara soal anggaran dan dinamika lain menjelang pilkada. Misalnya fenomena pemasangan spanduk, umbul-umbul dan baliho di sepanjang jalan. Proses pemilihan masih setahun lebih, tetapi kandidat-kandidat sudah mengenalkan diri dengan memasang gambarnya di mana-mana. Adakah unsur-unsur yang mendidik di sana. Sekali lagi inilah yang terkadang membuat masyarakat agak risi karena seakan-akan selalu ''dikepung'' oleh pilkada. Padahal tak selalu itu akan membawa perubahan sementara problem riil di masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan tidak pernah terurus dengan serius.

Seorang gubernur, bupati atau walikota yang menjabat lima tahun bisa jadi hanya berkonsentrasi pada tiga tahun pertama kalau hendak menyalonkan lagi. Minimal dua tahun sebelum berakhir masa jabatannya sudah disibukkan dengan persiapan menghadapi pilkada. Belum lagi kalau wakilnya, Ketua DPRD dan sekda serta pejabat-pejabat lain ikut nyalon. Pemerintahan memang akan terus berjalan termasuk pelayanan publik. Tetapi pasti mulai tak terfokus pada pemecahan masalah. Paling tidak waktunya sudah banyak tersita oleh kegiatan sosialisasi dan pencarian dukungan. Belum lagi kerepotan menggalang dana miliaran rupiah.

Tentulah apa yang diungkapkan di sini tidak lebih dari sekadar curahan hati. Namun di balik semua itu kita ingin mengajak agar femonena tersebut menjadi bahan perenungan. Benarkah kesibukan kita terlalu berlebihan untuk mengurus pilkada sehingga demikian banyak memakan energi serta dana yang seharusnya bisa dipergunakan untuk kepentingan lain yang lebih berguna. Apakah di negara lain juga kondisinya seperti ini. Tentu semua ini adalah bagian dari proses pendewasaan politik termasuk proses untuk menemukan pola dan cara berdemokrasi yang tepat. Yang lebih proporsional sehingga tak ada kesan jor-joran.

Jelas pilkada sangat penting seperti halnya pemilu legislatif maupun pemilihan presiden. Itulah bagian dari proses demokrasi yang harus dilalui untuk membentuk pemerintahan dan lembaga wakil rakyat. Tetapi secara bertahap haruslah bisa ditemukan pola yang tidak terlampau mahal atau menghabiskan dana yang terlampau besar. Yang penting justru efektivitasnya dan itu diukur dari hasil pilkada. Dapatkah proses itu menjadi pola rekrutmen kepemimpinan yang terbaik dan bukannya malah bias dengan melahirkan kepemimpinan yang lemah. Karena yang muncul hanyalah figur-figur pemimpin yang mengandalkan uang semata.