''LASKAR Pelangi'' mampu memantik empati jutaan pembacanya. Novel karya Andrea Hirata itu mengisahkan perjuangan sekelompok anak di Pulau Belitong beroleh pendidikan. Alkisah, sebuah SD akan ditutup jika tak memenuhi syarat minimal, punya 10 siswa. Sampai batas akhir, calon siswa yang mendaftar baru sembilan orang. Menjelang detik-detik penutupan, seorang anak cacat mental datang mendaftar, dan SD itu pun terselamatkan.

Kisah SDN Sukorejo 05, di Kecamatan Gunungpati, Semarang, nyaris serupa. Dalam sisi lain, bahkan lebih memprihatinkan. Jika kelas 1 sekolah yang dikisahkan Andrea punya 10 anak didik, SDN Sukorejo 05 sudah dua tahun terakhir tak mendapatkan siswa.

Parktis, sekolah yang gedungnya dibangun dengan dana pembaca Suara Merdeka itu, kini hanya punya empat kelas: 3, 4, 5, dan 6. Itu pun dengan jumlah siswa minimal. Kelas 3 berisi tujuh siswa, kelas 4 (8), kelas 5 (7), dan kelas 6 (10 siswa). Jadi total jendral 32 siswa.

Minimnya jumlah siswa berpengaruh terhadap penerimaan bantuan operasional sekolah (BOS). Seperti diketahui, penerimaan BOS ditentukan oleh banyaknya siswa. Jika tiap siswa mendapat jatah Rp 254.000/ tahun, SDN Sukorejo 05 cuma beroleh BOS Rp 8.128.000/tahun.

Itulah yang membuat sekolah harus cermat menghitung anggarannya. Sudah setahun ini, mereka meniadakan kegiatan ekstrakurikuler siswa. SD negeri yang beralamat di Jalan Dewi Sartika Barat itu, juga tak mengirimkan wakil jika ada perlombaan antarsekolah.

''Kegiatan ekstrakurikuler dan lomba antarsekolah membutuhkan banyak biaya. Dana BOS kami prioritaskan untuk kepentingan belajar mengajar, seperti membeli perlengkapan dan perawatan bangunan sekolah,'' ujar Sri Heri Sehati, seorang guru.

Lebih memprihatinkan, SDN Sukorejo 05 sudah tak memiliki Pak bon (penjaga sekolah). Tiap hari, tugas-tugasnya diambil alih oleh guru dan siswa. Mereka bergiliran membuka, mengunci, dan membersihkan ruang kelas, WC, membabat rumput di halaman, serta merawat tanaman.

Adapun guru membuat minuman untuk dirinya sendiri. Pada saat istirahat, mereka beralih peran sebagai penjaga kantin, melayani siswa yang membeli makanan dan minuman. ''Dulu, kami punya penjaga sekolah berstatus wiyata bhakti. Tapi karena lama tak diangkat, dia memilih mengundurkan diri,'' papar Sri.

Merangkap

Minimnya dana berpengaruh pula terhadap ''kesejahteraan'' para siswa. Mereka tak bisa menikmati fasilitas pendukung seperti rekan-rekannya di sekolah lain. Tidak ada koleksi buku di ruang perpustakaan. Tak ada peranti komputer untuk praktik ketrampilan. Ruang perpustakaan di sudut sekolah itu kini menjadi gudang untuk menyimpan meja dan kursi yang rusak.

Sekolah yang gedungnya dibangun menggunakan dana sumbangan pembaca Suara Merdeka, pasca bencana banjir bandang 1990 itu memiliki enam guru dan seorang kepala sekolah. Ridwan, kepala sekolah, merangkap jabatan sama di SDN Sukorejo 03.

Jumlah guru yang ada kurang memadai. Di antara mereka tidak ada yang spesialis mengampu mata pelajaran olahraga. Akibatnya, semua guru kelas harus merangkap menjadi pengajar olahraga.

Kurangnya personel, juga memaksa Masduki, yang sejatinya guru agama menjadi guru kelas 4. Jika ia mengajar mata pelajaran agama di kelas lain, tugasnya sebagai guru kelas diambil alih oleh rekannya. Hanya mata pelajaran Bahasa Inggris yang memiliki guru pengampu. ''Dalam keterbatasan itu, kami harus bisa saling mengisi, agar proses belajar mengajar tetap bisa berjalan,'' kata Sri. (56)