SEMARANG - Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak bisa memperkirakan kebutuhan dana untuk merealisasikan kebijakan sekolah gratis. Soalnya, besaran dana itu masih dalam pembahasan bersama Komisi D DPRD Kota Semarang.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Sri Santoso, Jumat (16/11). Dikatakan, sampai rapat itu dilakukan, pihaknya belum mengetahui apakah dana diberikan berdasarkan kebutuhan sekolah ataukah ada batasan tertentu. ''Yang jelas, kami merencanakan dana untuk biaya operasional sekolah berkait dengan program sekolah gratis, nantinya diberikan tiap bulan,'' ujar Sri Santoso.

Seperti diberitakan sebelumnya, secara aklamasi Panitia Anggaran (Panggar) APBD 2008, menyetujui rencana pemberlakuan sekolah gratis. Kebijakan itu akan dilaksanakan mulai tahun ajaran 2008/2009, pada jenjang SD hingga SMP.

Sri Santosa menjelaskan, nantinya pihak sekolah mengajukan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS). Dalam laporan itu dijelaskan, apa yang menjadi kebutuhan operasional sekolah. "Meski laporannya per tahun, dana tetap diberikan tiap bulan,'' tegasnya.

Pengawasan secara ketat juga dilakukan selama penyaluran. Dengan begitu tidak akan menghambat proses belajar mengajar yang berlangsung. Sementara Wali Kota Sukawi Sutarip kembali menegaskan keyakinannya, kebijakan sekolah gratis akan berlangsung efektif. Kepada wartawan seusai pelepasan calhaj Kota Semarang, Jumat (16/11) pagi, dia menyatakan, langkah operasionalisasi kebijakan itu tengah disiapkan oleh Dinas Pendidikan.

Kendati demikian, Pemkot tetap menerapkan siswa dari keluarga kaya harus membantu pembiayaan agar terjadi subsidi silang. ''Soal pengawasan pelaksanaan di masing-masing sekolah nanti diserahkan ke Kepala Dinas. Kan ada Bawasda juga, jadi pasti ada tindakan,'' kata dia.

Sekolah Swasta

Sementara itu, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) berharap, pemberlakuan kebijakan sekolah gratis tidak hanya menjangkau sekolah negeri, melainkan juga mencakup sekolah swasta. Jika hanya siswa sekolah negeri yang dibebaskan, konsep keadilan dalam kebijakan itu patut dipertanyakan.

Dalam rilis yang dikirimkan kepada Suara Merdeka, Ketua BMPS Kota Semarang Ragil Wiratno mengatakan, Pemkot hendaknya menindaklanjuti rencana sekolah gratis itu, untuk memikirkan sekolah swasta. ''Jangan sampai, kebijakan sekolah gratis justru akan membunuh sekolah swasta,'' kata Ragil.

Dia memaparkan, selama ini siswa-siswa sekolah negeri banyak diisi mereka yang mampu secara finansial. Sebaliknya, sebagian besar sekolah swasta dihuni siswa dari kalangan menengah ke bawah, kecuali sekolah-sekolah favorit.

''Akan menjadi ironi, kalau yang memperoleh subsidi sekolah gratis adalah anak-anak orang kaya. Sementara siswa dari kalangan kurang mampu yang ada di sekolah swasta, tetap harus menanggung beban biaya pendidikan,'' tandasnya.

Dikatakan, sekolah gratis memang tidak berpengaruh besar terhadap sekolah swasta yang sudah eksis. Namun, bagi sebagian besar sekolah lainnya yang belum terkelola secara optimal. akan menjadi beban tersendiri.

''Masih banyak sekolah swasta di Semarang yang siswanya sering nunggak SPP karena tidak mampu membayar. Masak, Pemkot mau lepas tangan atas kondisi itu?'' (H9,H12,H31-18)