BOYOLALI - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Boyolali membantah pernah melarang PNS melanjutkan kuliah. Justru keinginan PNS untuk kuliah terus didorong untuk meningkatkan kualitas SDM pemkab.

''Nggak benar kalau BKD menghalangi PNS yang mau meneruskan kuliah. Masa mau ada PNS pinter kok dihalangi,'' ujar Kepala BKD Drs Setyo Pudjono, Kamis (15/11) kemarin.

Sejumlah PNS di lingkungan Pemkab Boyolali merasa keinginan mereka untuk menuntut ilmu di jenjang lebih tinggi tak mendapat izin dari bupati melalui BKD.

Menurut Al Sunarto, salah satu PNS di Pembinaan Pemuda dan Olahraga (Binmudora) Dinas Pendidikan Nasional (Diknas), dia kaget karena pengajuan izin belajarnya ditolak. Padahal, semua biaya pendidikan ditanggung sendiri.

Menanggapi keluhan Sunarto itu, Setyo menegaskan pengajuan izin belajar harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. (G10-58)

Buruh Ancam Demo

SUKOHARJO - Para buruh di Sukoharjo didesak lebih loyal pada perusahaan dan meningkatkan etos kerja, bila UMK 2008 sebesar Rp 659.715/bulan kelak disetujui oleh Gubernur Jateng.

Imbauan itu disampaikan Bupati Bambang Riyanto dan pimpinan buruh, Kamis (15/11) kemarin, saat perwakilan Serikat Pekerja Nasional (SPN) dari tujuh perusahaan di Sukoharjo kembali menghadap bupati.

Mereka minta bupati mendesak Gubernur Jateng agar angka usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2008 sebesar Rp 642.500 disetujui.

Jika Gubernur tidak menyetujui, buruh se-Jateng berencana turun ke jalan di Semarang, 19 November, untuk mendesak gubernur menetapkan UMK sesuai usulan masing-masing daerah. (H44-58)

Pasar Delanggu Masih Sepi

KLATEN - Subsidi Rp 6,5 miliar untuk para pedagang yang akan menempati Pasar Delanggu, Klaten, mulai dicairkan, Kamis (15/11) kemarin. Dana subsidi tersebut diambilkan dari APBD 2007.

Pencairan tahap pertama senilai Rp 109.092.500 diserahkan kepada enam pedagang. Dana untuk meringankan pedagang membeli kios dan los di Pasar Delanggu itu berkisar pantara Rp 800.000 dan Rp 30 juta lebih.

Kepala Kantor Pengelolaan Pasar (KPP) Drs Sugiharjo Saptoaji mengatakan, penyaluran dana subsidi dilakukan secara bertahap dan tidak berwujud uang tunai, melainkan melalui rekening Bank Jateng.

''Dana ditransfer melalui rekening yang dibuka pedagang sendiri, sehingga penyalurannya lebih aman,'' ujar dia di Kantor Pemkab, setelah acara serah terima subsidi secara simbolis dari Bupati Sunarna SE kepada pedagang, di pemkab.

Setelah rekening bank dibuka pedagang, uang langsung ditransfer. Setiap pedagang memberi kuasa kepada Bank Jateng untuk membayarkan uang tersebut kepada investor pasar.

Dia berharap pedagang lain segera menyelesaikan proses administrasi dengan investor, dan segera menempati kios atau losnya di pasar. KPP memberi batas waktu hingga 15 November (kemarin) untuk pengurusan administrasi.

Namun, kenyataannya belum semua pedagang menyelesaikannya. Akibatnya, Pasar Delanggu hingga kemarin masih sepi. Kios dan los belum ada yang ditempati. (H34-58)