KOTA-Sebanyak 50 peserta studi banding wisata kuliner ke Bali 5-10 Desember 2006 diundang Kejaksaan Negeri Surakarta, kemarin. Mereka adalah sejumlah staf Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal (Disperindag dan PM), pejabat dan staf dari beberapa instansi di Pemkot, serta pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota (LPMK). Namun dari jumlah itu hanya 37 peserta yang hadir dan diperiksa, terkait kasus dugaan korupsi di Disperindag.

''Mereka yang tidak hadir ada yang sedang menjalankan tugas luar kota. Lainnya diduga fiktif, namanya dicantumkan sebagai peserta namun tidak ada orangnya,'' kata penyidik Safruddin SH, kemarin.

Ke-37 orang yang hadir dan diperiksa mengakui, mereka sebagian ada yang ikut berangkat ke Bali dan mendapat uang saku dari Disperindag. Mereka mendapatkan uang saku Rp 425 ribu.

Namun ada 12 orang yang menyatakan tidak berangkat, namun tetap menerima uang saku. Hanya jumlahnya tidak sama dengan yang berangkat.

Mereka sudah membuat surat pernyataan tidak berangkat. Misalnya Drs A Fahmi, staf Bapeda, mengaku tidak berangkat tapi menerima Rp 100 ribu. Ketika menerima uang tersebut dia beranggapan, uang itu sebagai honor panitia pemeriksa pekerjaan (PPP).

''Saya bisa berangkat dan juga tidak. Tapi yang jelas, tanda tangan saya di daftar hadir dipalsukan,'' katanya.

Dari yang tidak hadir pada pemeriksaan kemarin, yaitu 13 orang, ada tiga yang memang berangkat ke Bali. Mereka adalah Mufti Raharja, Sigit Budi P, dan Budi Murtono.

Sisanya diduga nama-nama fiktif. Namanya dicantumkan sebagai peserta namun tidak ada orangnya.

Misalnya, ada empat nama warga Kedunglumbu, namun tidak ada orangnya. Mereka adalah Sukamto, Syarif dan Drs Tribowo dan Widiyatmo. Demikian juga di Kelurahan Kauman ada nama yang dimasukkan sebagai peserta, namun tidak ada orangnya yaitu Yudha.

Diburu Waktu

Para peserta wisata kuliner ke Bali itu diperiksa, karena dianggap ada kaitannya dengan proyek serupa ke Surabaya yang diduga fiktif. Selain itu, ada sebagian peserta ke Bali juga dimasukkan sebagai peserta ke Surabaya.

Abdul Mutholib selaku pelaksana proyek wisata Kuliner ke Bali menyebutkan, pada saat membagikan uang saku kepada peserta, ada beberapa yang tidak disertakan dengan daftar hadir. Karena diburu waktu untuk kelengkapan administrasi pencairan dana, diakui di kolom tanda tangan ada yang dicoreti sendiri.

''Kalau untuk penerimaan uang, semua tanda tangan. Hanya mungkin petugas yang menyerahkan uang tidak membawa daftar hadir, sehingga tidak langsung ditandatangani yang bersangkutan,'' katanya. (sri-63)