JAKARTA- Komisi III DPR RI akan melakukan investigasi terhadap 10 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut anggota Komisi III DPR FKB Dr Mahfud MD di Jakarta, Kamis (15/11), rencananya investigasi itu akan dilakukan secara mendadak ke rumah masing-masing calon.

Inspeksi itu sengaja dilakukan untuk memeriksa kebenaran bila ada isu yang beredar di masyarakat tentang calon terkait. Meski rencana itu belum disepakati, investigasi tersebut dinilai sangat diperlukan.

''Apakah investigasi itu akan dilakukan secara diam-diam atau tidak, yang jelas akan ada orang dari Komisi III yang akan melakukan pengecekan dan melakukan kunjungan dimaksud,''ujarnya.

Langkah DPR itu mengetahui secara dekat terhadap sosok calon anggota KPK itu dari masyarakat sekitarnya.

''Jadi, saat survei itu anggota Komisi III akan memeriksa kebenaran tentang apa yang telah dipaparkan dalam rekam jejak, dan akan menganalisis masalah-masalah dari laporan masyarakat.''

Investigasi hingga ke rumah para calon anggota KPK itu rencananya akan dilakukan hingga ke daerahnya masing-masing untuk mencari tahu kebenaran tugas yang bersangkutan sebelummya. Bahkan, lanjutnya, ada partai mengusulkan kunjungan dilakukan ke daerah-daerah tempat yang bersangkutan pernah melakukan tugas dinas.

Tim Survei

Untuk itu, menurut Mahfud, Komisi III DPR telah membentuk tim untuk mensurvei langsung terhadap rumah 10 calon KPK periode 2007-2011. ''Dengan menggunakan metode baru, tim DPR akan terjun langsung ke lapangan dan mendatangi calon,'' ujarnya.

Seperti diketahui, Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan (KPK) sudah menyerahkan 10 nama calon pimpinan KPK yang berhasil lolos tes tahap awal kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian pada 12 Oktober lalu sepuluh nama itu sudah diserahkan Presiden SBY ke Ketua DPR Agung Laksono.

Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Tjahjo Kumolo secara terpisah mengatakan, sistem survei itu dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi dari berbagai kalangan masyarakat seperti kalangan akademisi, LSM dan lain lain.

Keikutsertaan masyarakat patut dijadikan sebagai pihak yang terlibat dalam seleksi calon pimpinan KPK. ''Ini salah satu metode baru yang ikut mengikutsertakan masyarakat.'' (di-77)