SEMARANG - Partai politik (parpol) ditengarai telah mendekati sejumlah instansi pemerintahan. Hal itu terkait pendanaan menjelang pilkada. Dugaan itu dilontarkan Sekjen Lembaga Pemantau Pilgub (LPP) Jateng, Muhid Harahap. Bahkan ada kegiatan di salah satu dinas Pemprov Jateng mulai dikendalikan salah satu parpol besar.

''Ada dinas yang melaksanakan kegiatan berdasarkan permintaan salah satu kader parpol yang duduk di salah satu komisi di DPRD Jateng. Kegiatan yang paling dekat adalah kaitannya dengan hari besar nasional,'' jelasnya, Senin (12/11).

Muhid mengungkapkan semua dinas/instansi terutama yang berpotensi menghasilkan pendapatan, mudah sekali didekati oleh parpol. Tapi ada juga yang dilihat dari kestrategisan instansi, seperti Kesbanglinmas serta Badan Informasi, Komunikasi, dan Kehumasan (BIKK).

''Kami minta gubernur turut mengawasi langkah dinas. Jangan sampai digunakan oleh parpol. Selama anggaran digunakan sesuai dengan Daftar Prioritas Anggaran (DPA) tidak masalah. Tapi kalau ada yang mencurigakan, itu yang harus dipertanyakan,'' kata dia.

Pantura Barat

Presidium Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) H Boyamin Saiman menyatakan Panitia Anggaran (PA) DPRD Jateng bisa mencermati masalah itu. Indikasi parpol mulai melobi instansi pemerintahan bukan tanpa alasan.

Dia melihat fenomena itu terjadi terutama pada bantuan-bantuan langsung kepada masyarakat, terutama di beberapa dinas dan badan di Pemprov. Di antaranya, aliran bantuan dari badan yang ternyata banyak diberikan kepada salah satu daerah saja. Seperti yang terjadi di wilayah pantura barat. ''Ternyata ada orang yang mencalonkan bupati memanfaatkan instansi pemerintah untuk memenangkannya,'' ungkapnya.

Dia meminta masyarakat bisa mengawasi anggaran 2008. Anggaran yang semestinya untuk rakyat, jangan sampai digunakan oleh oknum maupun parpol. ''Kalau ini terus berlangsung, saya siap membongkarnya ke publik,'' tegasnya. (H37,H7-62)