SEMARANG - DPP PKB akhirnya membekukan kepengurusan DPC PKB Salatiga. Wakil Ketua DPW PKB Jateng Ali Anshori mengungkapkan, pembekuan DPC berdasarkan rapat pleno gabungan antara DPP PKB dan DPW Jateng pada Kamis (25/10) di Jakarta. Rapat dipimpin langsung Ketua Dewan Syura KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

''Kepengurusan DPC PKB Salatiga sementara waktu dinonaktifkan, dianggap kosong. DPP akan segera menerbitkan SK kepengurusan caretaker untuk mengisi kekosongan itu. Namun sampai saat ini keputusan caretaker belum turun,'' kata Ali, Senin (5/11).

Tugas pengurus itu nantinya untuk mempersiapkan musyawarah cabang yang baru, sambil mengisi masalah keadministrasian partai setiap harinya. ''Dengan demikian, pengurus hasil muscab yang kemarin sudah tidak berfungsi lagi. Pengurus hasil muscab dilarang mengatasnamakan PKB Salatiga. Dengan demikian, muscab baru nanti harus menunggu kepengurusan caretaker itu,'' tandasnya.

Respon Negatif

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi disetujuinya pembekuan DPC PKB Salatiga. Ali menyebutkan, hasil muscab ternyata telah menimbulkan respon negatif dikalangan konstituen dan para kiai yang menjadi pijakan PKB. Terbukti penolakan terhadap terpilihnya Sri Yuliani sebagai ketua DPC cukup keras.

Ketua Dewan Syura DPC PKB Salatiga KH Habibilah ketika dihubungi mengaku heran dengan putusan pembekuan tersebut. Sebab, setelah muscab yang berlangsung Mei lalu hingga kini, pihaknya belum mendapat surat keputusan (SK) dari DPP. ''Ini kan lucu belum terima SK, kok sudah dibekukan. Yang mau dibekukan itu apanya, kan tidak nalar,'' kata Habibilah menanggapi dengan santai keputusan pembekuan itu.

Habibilah mengungkapkan kembali ada sejumlah orang DPW yang berusaha mengganjal Sri Yuliani. Mulai dari pengganjalan tatib sampai masalah pribadi. Seperti langkah yang dilakukan Ali Anshori saat memimpin sidang muscab mendapat reaksi keras, karena dinilai telah mengganjal majunya Sri Yuliani. ''Walaupun ada skenario pengganjalan tapi dengan perolehan 15 suara, membuktikan Yuliani layak sebagai ketua,'' tandasnya. (H37,H2,H7-46)